KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus pemadaman listrik bergilir yang terjadi beberapa pekan terakhir di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa dnilai merugikan masyarakat. 

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menilai, kejadian ini sangat merugikan masyarakat, mulai dari merusak alat elektronik hingga menghentikan kegiatan usaha kecil seperti warung makan, konveksi, dan bisnis makanan beku. 

Atas dasar itu, Mufti mendesak PT PLN dan pemerintah untuk segera memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada warga dan pelaku UMKM yang terdampak.

Baca Juga: Insentif Motor Listrik Kembali Mundur, Industri Khawatir Penjualan Melambat

“Kalau rakyat telat bayar tagihan listrik, langsung didenda bahkan diputus alirannya. Jadi, kalau PLN yang gagal memberikan pelayanan dan lampu mati berkali-kali, PLN juga harus berani tanggung jawab. Berikan kompensasi atau potongan tagihan kepada warga yang dirugikan. Ini adalah kewajiban PLN, bukan belas kasihan,” ujarnya dikutip dari situs dpr.go.id, Selasa (23/6/2026). 

Mufti juga mengkritik sikap PLN yang tampak tidak terbuka dan sering mengubah alasan terkait penyebab mati lampu, mulai dari perawatan rutin, gangguan mesin pembangkit, hingga masalah pasokan batubara. Menurutnya, ini membuat masyarakat tidak mendapatkan informasi yang benar mengenai pasokan listrik. 

“Masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang jujur dan transparan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya dibilang hanya perawatan jaringan rutin. Begitu mati lampunya makin meluas, alasannya berubah ada gangguan pembangkit. Sekarang setelah didesak, baru mengaku ada masalah pasokan batu bara. Sebenarnya yang benar yang mana? Rakyat berhak tahu yang sejujurnya,” tegasnya.

Di samping itu, Mufti menuturkan, Indonesia sebagai salah satu penghasil batubara terbesar di dunia malah justru mengalami krisis listrik. 

Untuk itu, ia meminta, penindakan tegas terhadap pengusaha nakal yang lebih mementingkan ekspor daripada kebutuhan dalam negeri, serta mengingatkan agar masalah ini jangan dijadikan alasan untuk menaikkan tarif listrik yang akan semakin membebani rakyat. 

“Jangan setiap kali terjadi masalah, rakyat selalu diminta memahami keadaan. Saat BBM naik, rakyat diminta mengerti. Saat listrik padam, rakyat diminta bersabar. Indonesia tidak kekurangan batu bara maupun pembangkit. Yang mulai habis hari ini adalah kesabaran rakyat melihat masalah yang sama terus berulang tanpa ada yang benar-benar bertanggung jawab,” pungkasnya.

Baca Juga: Harga Brent Turun ke Level US$ 80, Ruang Penurunan Harga Pertamax Terbuka

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News