KONTAN.CO.ID - JAKARTA Pemerintah hari Rabu  13 Januari  dijadwalkan akan menyerahkan Surat Presiden (Surpres) kepada Pimpinan DPR untuk mengusulkan nama calon Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) pengganti Jenderal Idham Azis.

Surat Presiden tersebut akan berisi satu nama calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Sumber Kontan di pemerintahan menyebutkan, Surpres calon Kapolri  ini akan dikirimkan istana ke DPR pada Rabu 13 Januari 2021.

Hanya saja sumber tersebut tidak memberikan perincian, siapa menteri yang mendapatkan tugas dari Presiden untuk menyampaikan nama calon Kapolri tersebut kepada pimpinan DPR.

Namun sumber ini menyatakan bahwa Surpres ini hanya akan mengusulkan satu nama calon Kapolri untuk menjadi calon pengganti Jenderal Idham Azis. 

Kabar yang diterima KONTAN, satu nama yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi calon Kapolri pengganti Jenderal Isham Azis  adalah Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo.   Listyo Sigit Prabowo merupakan salah satu nama calon Kapolri yang sebelumnya telah disebut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD, yang telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sekaligus Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD memaparkan kelima calon Kapolri penerus kepemimpinan Jenderal Pol Idham Azis yang akan pensiun bulan depan, seluruhnya telah menyandang pangkat bintang tiga.

Kelima nama yang diusulkan kepada Presiden selain Listyo Sigit Prabowo diantaranya adalah: 

Pertama, Gatot Eddy Pramono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kapolri.

Nama calon Kapolri yang Kedua adalah Boy Rafli Amar yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Ketiga adalah Agus Andrianto yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihaaan Keamanan Polri

Keempat, Arief Sulistyanto yang kini menjabat sebagai Kepala Lembga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Selanjutnya, Mahfud bilang, Presiden Jokowi akan memilih nama diantara lima nama calon Kapolri tersebut untuk dibawa ke DPR guna menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. "Calon pilihan presiden bisa tunggal, atau lebih dari satu," kata Mahfud akhir pekan lalu.   Memilih sosok kapolri baru ini bukan pekerjaan mudah mengingat sejumlah persoalan dan tantangan harus diselesaikan ke depan, terutama dari sisi ekonomi.

Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang berharap dalam jangka pendek, kapolri baru nanti dapat melanjutkan kolaborasi yang sudah dilakukan dengan TNI, Satgas Covid-19, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, dan instansi lainnya dalam penanganan pandemi.

"Agar berbagai kebijakan penanganan Covid-19 dapat berjalan efektif, sehingga selama kita dapat mengendalikan dan menekan penularan Covid-19," jelas Sarman, Minggu (10/1).

Ia juga berharap kapolri baru tidak ragu melakukan tindakan dan memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan.

Untuk jangka panjang, Sarman berharap orang nomor satu di lembaga kepolisian bisa menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, mampu mendeteksi berbagai ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Termasuk mampu menumpas praktik pungli yang merugikan masyarakat termasuk pelaku usaha," kata dia.

Ajib Hamdani Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) bidang Keuangan dan Perbankan menambahkan dunia usaha membutuhkan stabilitas dan kepastian hukum.

Karena itu dia berharap siapapun yang terpilih sebagai Kapolri nantinya akan mampu mewujudkan dua hal tersebut.

"Secara khusus, kami harap Kapolri bisa mengawal penanganan Covid-19 agar ekonomi bisa pulih dengan cepat," kata dia.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Syamsul Azhar