KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Badan Kredit Desa (BKD) Kabupaten Pekalongan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. Direktur Utama LKM BKD Kabupaten Pekalongan Hary Budhi Murdiyanto mengatakan hal itu tak terlepas dari karakteristik nasabah LKM yang non-bankable dan belum terdaftar di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

"Sampai saat ini, penilaian nasabah kami tidak ada jalur Sistem Layanan Informasi Keuangan," ungkapnya kepada Kontan, Rabu (22/10/2025).

Hary juga mengungkapkan kondisi daya beli masyarakat yang lesu membuat nasabah potensial cenderung menahan diri untuk tidak mengajukan pinjaman terlebih dahulu. Dengan demikian, hal itu membuat kinerja penyaluran pinjaman LKM terkendala. Selain itu, dia bilang permodalan yang terbatas juga menjadi faktor terhambatnya penyaluran pinjaman.

Dukung KLHK dan WCD 2025, NHM Gelar Bersih-bersih bersama Mitra Lokal

Baca Juga: Penyaluran Pinjaman Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Rp 1,05 Triliun per Juni 2025

"Keterbatasan permodalan juga menghambat kami untuk ekspansi pinjaman. Saat ini, belum ada juga program yang sinkron dan mendukung LKM," tuturnya.

Lebih lanjut, Hary tak memungkiri keterbatasan modal menjadi tantangan yang berpotensi masih dialami LKM ke depannya. Dia mengaku bahwa permodalan menjadi unsur penting bagi LKM agar bisa bertumbuh, khususnya dalam mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Mengenai kinerja, Hary menerangkan LKM BKD Kabupaten Pekalongan telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 42,05 miliar hingga September 2025.

Baca Juga: Aslindo: Keterbatasan Modal Jadi Tantangan bagi Industri Lembaga Keuangan Mikro

Sebagai informasi, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pinjaman industri LKM per Juni 2025 mencapai Rp 1,05 triliun, atau hanya meningkat 0,96% dibandingkan posisi per Desember 2024. 

Baca Juga: OJK Usut Dugaan Fraud di 14 Lembaga Keuangan Mikro

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News