KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto  mengatakan, Kementerian dan Lembaga (K/L) perlu memiliki perencanaan yang baik untuk menggunakan e-katalog dalam pengadaan barang.

Terlebih saat ini sudah ada e-katalog sektoral yang bisa memudahkan K/L untuk belanja barang. "Jadi sekarang ini yang paling penting adalah perencanaannya, perencana itu harus tahu kebutuhannya secara detail dan dia pernah survei pasar untuk mengetahui harga-harga," jelas Roni di kantornya, Jumat (15/2).

Pun, jika perencanaan sudah disusun secara tepat maka proses pengadaan bisa lebih cepat, karena tidak memerlukan negosiasi yang lama. Roni, menjelaskan, dalam hal ini LKPP hanya membantu mewujudkan proses perencanaan K/L.

"Perencanaannya harus tepat dan sangat penting. Perencana nanti memasukkan semua kebutuhannya di Sirup (sistem rencana umum pengadaan) dan akan berkoordinasi dengan LKPP untuk belanjanya," jelas dia.

Sebagai gambaran, e-katalog yang dibentuk LKPP ini seakan seperti e-commerce yang bisa menampilkan berbagai macam barang yang diperlukan untuk K/L. Hal itu merupakan implementasi dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018.

"Jadi sepeti market place online saja, ada berbagai macam barang yang lengkap dengan harga yang bervariasi, jadi K/L bisa mendapatkan barang dengan cepat," tutur Roni.

Lebih efektif dan efisien

LKPP juga beranggapan dengan adanya e-katalog ini bisa menciptakan lingkungan belanja K/L yang efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan transparansi dan keadilan.

Namun sayangnya, Roni tidak bisa memprediksi berapa yang bisa dihemat dari oenerapan e-katalog ini. "Tergantung dari barangnya, tapi sudah ada laporan dari KPU dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) yang bisa menghemat anggaran untuk Pemilu hingga 40%," katanya.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, saat ini pihaknya sudah menerapkan e-katalog untuk pengadaan blanko e-KTP dan kartu lainnya. Hasilnya, pekerjaan perekaman e-KTP bisa mencapai 98% di tahun lalu. Jadi persiapan untuk Pemilu April nanti bisa maksimal.

Begitu juga dengan Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti Eko Susetyowati menjelaskan, pihaknya saat terbantu dengan adanya e-katalog ini pihaknya bisa mengatasi pengadaan yang rawan dikorupsi.

"Apalagi, di Kementerian PUPR hampir 70% anggarannya diperuntukan untuk belanja barang," katanya.

Berdasarkan catatan LKPP, di APBN 2019 setidaknya terdapat anggaran untuk pengadaan barang dan belanja modal sekitar Rp 583 triliun. Sehingga jika, hal ini bisa difungsikan dengan baik maka, penggunaan ini bisa lebih maksimal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli