KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mendorong para Menteri, Kepala Daerah serta Pimpinan Lembaga untuk melakukan pengadaan barang/jasa dibawah Rp 200 juta lewat UMKM dengan menggunakan aplikasi.

Roni menambahkan, UMKM yang berpotensi memenuhi standardisasi produk, didorong untuk bertransformasi digital dengan cara sederhana, yaitu pengadaan secara elektronik di daerah-daerah dengan sistem cashless.

Baca Juga: Erick Thohir beberkan skema pengembangan Sarinah dan Smesco, begini penjelasannya

"Kita sasar seluruh UMKM yang punyai potensi dan kemampuan memenuhi belanja Pemerintah," kata Roni saat  acara Percepatan Perputaran Ekonomi Lokal, Launching Bela Pengadaan dan Laman UMKM serta Pasar Digital UMKM secara virtual, Senin (17/8).

Dalam kolaborasi ini, Kementerian Koperasi dan UKM bertugas dalam mempersiapkan pelaku UMKM agar menghasilkan produk yang sesuai standar kualitas serta mampu memenuhi permintaan dari belanja barang/jasa pemerintah.

"Kenapa kolaborasinya dengan Pak Teten, karena harus ada yang membina UMKM terkait dengan standar produk, kualitas termasuk juga jumlahnya. Kalau pemerintah sudah pesan tapi mereka tidak memenuhi berarti artinya bisa diambil lagi oleh orang lain," imbuhnya.

Tercatat sejak 2008 hingga 2020, sekitar 47% atau 180.000 UMKM telah berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah secara elektronik.

Baca Juga: Pemerintah resmi luncurkan tiga program yang perluas pasar UMKM

Diharapkan, UMKM juga bisa ikut pengadaan dari nilai yang dicadangkan total dari anggaran pemerintah, yaitu sebesar 41% atau senilai Rp 307 triliun, di mana pada 2020 ini nilai pengadaan yang sudah dilaksanakan adalah sebanyak Rp 56 triliun, atau sebesar 26%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi