KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus berupaya mendorong peningkatan transaksi pada platform belanja Toko Daring dalam pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan pemerintah daerah serta kementerian/lembaga. Yulianto Prihandoyo, Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP mengatakan, platform Toko Daring merupakan langkah pemerintah dalam mendigitalkan pengadaan barang/jasa dan sekaligus memberi akses kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk menyasar pembeli selain ritel. LKPP berharap pejabat pembuat komitmen atau pejabat pengadaan aktif memanfaatkan layanan purchasing yang telah disediakan oleh mitra Toko Daring dengan tetap memperhatikan etika pengadaan barang/ jasa pemerintah.
“Misi kami adalah ingin mendigitalisasikan proses pengadaan yang selama ini barangkali masih konvensional. Digital sendiri lebih mature karena detailnya bisa kita tracing atau lacak." kata Yulianto dalam keterangan resminya, Selasa (7/3). Ia menambahkan, LKPP lewat Toko Daring memastikan bagaimana belanja pemerintah ini bisa diarahkan lebih banyak untuk produk-produk dalam negeri maupun produk UMKM. Menurutnya, saat ini sudah ada lebih dari 50 mitra marketplace penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dengan nilai akumulasi transaksi sebesar Rp 2,1 triliun yang bersumber dari alokasi APBN/APBD. Ketika bertransaksi di Toko Daring maka data transaksi akan terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Fitur tersebut memberikan kemudahan bagi pengguna layanan Toko Daring dalam hal pelaporan dan penyetoran pajak. Bendahara tidak perlu lagi memungut pajak dan membuat SPT. Invoice yang diterbitkan oleh PPMSE dipersamakan sebagai faktur pajak. Semenetar penyedia tidak lagi perlu membuat faktur pajak, serta nilai potong PPh menjadi lebih rendah yaitu 0,5%, dari yang sebelumnya dikenakan 1% untuk barang dan 2% untuk jasa. Sementara Mbizmarket yang bekerjasama dengan LKPP membantu memfasilitasi untuk memungut pajak, baik PPh maupun PPN. Jadi keuntungan ketika belanja di Toko Daring adalah kewajiban pemungutan pajak dipindahkan dari instansi pemerintah ke marketplace. Direktur Operasional dan Co-Founder Mbizmarket, Ryn M.R Hermawan, mengatakan bahwa Mbizmarket kini telah bekerja sama dengan 31 pemerintah daerah, termasuk di dalamnya 162 kabupaten dan kota.
