JAKARTA. Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) juga akan melaporkan adanya kekurangan kebutuhan dana pembebasan lahan tahun ini. Kebutuhan pembebasan lahan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tahun ini mencapai Rp 28 triliun. Namun, anggaran pembebasan lahan tahun ini hanya dialokasikan sebesar Rp 13,26 triliun.

Tahun ini, LMAN mengalokasikan anggaran pembebasan lahan tahap kedua sebesar Rp 20 triliun yang berasal dari penyertaan modal negara (PMN) dalam APBN 2017. Dana tersebut, Rp 13,26 triliun diantaranya untuk pembebasan lahan 22 proyek jalan tol, satu proyek infrastruktur pelabuhan, tiga infrastruktur perkeretaapian, dan 24 proyek bendungan.

Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari mengatakan, dengan alokasi anggaran pembebasan jalan tol yang hanya Rp 13,26 triliun, terdapat kekurangan anggaran pembebasan lahan jalan tol hampir Rp 15 triliun dari total kebutuhan BPJT sebenarnya di tahun ini.

Tanpa Biaya Admin dan Transparan, SPinjam Solusi “Jelas Tanpa Jebakan”

Kekurangan tersebut bisa jadi diusulkan sebagai tambahan PMN dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2017. "Kami prinsipnya melaporkan kondisi ke Menteri Keuangan karena yang berwenang menetapkan APBN-P," kata Puspa, Selasa (4/4).

Meski demikian lanjut Puspa, anggaran PMN yang termasuk dalam postur pembiayaan tersebut juga memerhatikan keterbatasan fiskal pemerintah. Jika tidak bisa masuk dalam APBN-P tahun ini, kekurangan kebutuhan itu bisa diusulkan dalam PMN tahun depan bersama dengan usulan anggaran untuk pembebasan lahan tahap ketiga.

Adapun pembebasan lahan tahap ketiga, yaitu meliputi 17 proyek jalan tol, 47 bendungan, tiga jaringan irigasi, tiga pelabuhan, tiga jalur kereta api, dan enam bandara. Sayangnya, Puspa masih enggan menyebutkan besaran usulan anggaran untuk pembebasan lahan tersebut.

"Yang itu besar. Tetapi sebaiknya angka itu dirilis setelah itu jadi usulan ke DPR," tambah Puspa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News