Logistik: 65% waktu pengiriman habis di kemacetan



JAKARTA. Pengusaha logistik mengeluhkan buruknya infrastruktur di Indonesia. Hal itu membuat pengusaha logistik merasa sulit untuk bisa bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Para pengusaha pun menjadi sulit untuk meningkatkan kapasitas dan daya saingnya di industri ini.

Kyatmaja Lookman, Direktur CV Lookman Djaja mengatakan, kondisi infrastruktur yang ada saat ini, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara tidak sebanding dengan kepadatan lalu lintas.


"Waktu pengiriman barang 65% habis di jalan, hanya untuk menunggu di kemacetan," kata Kyatmaja, Jumat (15/1). Itu sebabnya, lanjut Kyatmaja, dalam setahun rata-rata truk di Indonesia hanya mampu menempuh perjalanan 50.000 kilometer. "Sedangkan di Thailand, tiap truk bisa berjalan 120.000 kilometer setahun," kata pria yang aktif di Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) ini. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hediyanto Husaini membenarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, infrastruktur Indonesia memang masih di bawah Thailand, Malaysia dan Singapura.

"Kita berada di posisi keempat di antara 10 negara ASEAN, kita masih harus bersaing dengan mereka," ujarnya. Oleh karena itu, kata Hediyanto, pemerintah akan membangun jalan-jalan baru dengan cepat. Sampai tahun 2019, pemerintah menargetkan akan membangun 2.650 kilometer jalan nasional baru, dan 1.000 kilometer untuk jalan tol. Menurutnya, pembangunan jalan nasional dan jalan tol ini akan memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan logistik. Ia mencontohkan, jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang bisa menghemat empat jam perjalanan. Namun, sahut Kyatmaja, pembangunan infrastruktur tersebut harus dibarengi dengan implementasi kebijakan yang berpihak pada industri. Ia bilang, seringkali tujuan awal pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dan membuat biaya operasionalnya lebih kompetitif dilupakan. Misalnya saja, "Saat berbenturan dengan libur nasional, truk logistik dilarang melintas, pemerintah lebih mengutamakan wisatawan, ini akan melemahkan daya saing sektor logistik," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News