Longsor Himalaya Berdampak pada 93.000 Orang, Ancaman Banjir Susulan Mengintai



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bencana longsor yang terjadi di kawasan Himalaya berdampak langsung terhadap lebih dari 90.000 orang. Kondisi tersebut memicu kebutuhan mendesak akan bantuan kemanusiaan, sementara otoritas dan lembaga bantuan masih mewaspadai potensi banjir susulan.

Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) memperkirakan sedikitnya 93.000 orang terdampak akibat bencana tersebut dan membutuhkan bantuan dalam waktu segera.

Kepala Delegasi IFRC untuk Nepal, David Fisher, mengatakan situasi masih menjadi perhatian serius karena terdapat risiko bencana lanjutan setelah longsor.


"Kami percaya bahwa setidaknya 93.000 orang telah terdampak dan sangat membutuhkan bantuan," kata David Fisher dalam pengarahan media di Jenewa, Jumat (28/8/2026).

Menurut Fisher, ancaman banjir susulan menjadi salah satu perhatian utama dalam penanganan bencana tersebut.

"Kami tentu sangat khawatir terhadap banjir susulan," ujarnya.

Operasi Penyelamatan Terkendala

Upaya penyaluran bantuan dan penyelamatan juga menghadapi hambatan. Fisher mengatakan sejumlah truk organisasi yang membawa pasokan bantuan terjebak setelah danau yang terbentuk akibat longsor meluap dan menembus tanggul alaminya.

Baca Juga: Gelombang Drone Rusia Serang Ibukota Ukraina

Kondisi tersebut untuk sementara menghentikan operasi penyelamatan dan memperumit akses menuju wilayah terdampak.

Situasi ini membuat proses evakuasi dan distribusi bantuan kemanusiaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan risiko bencana lanjutan.

Kepala United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Kamal Kishore, memperingatkan bahwa masih terdapat potensi munculnya rangkaian bahaya lain sebagai dampak lanjutan dari bencana tersebut.

"Kita dapat mengatakan bahwa bencana ini pada dasarnya belum sepenuhnya berakhir. Dalam beberapa hal, bencana ini masih terus berkembang," kata Kishore.

Peringatan tersebut menunjukkan bahwa ancaman di kawasan terdampak tidak hanya berasal dari longsor yang telah terjadi. Perubahan kondisi lingkungan setelah longsor dapat memicu risiko tambahan, termasuk banjir dan gangguan terhadap infrastruktur serta akses masyarakat.

Enam Fasilitas Kesehatan Rusak

Dampak bencana juga dirasakan sektor kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan sedikitnya enam fasilitas kesehatan mengalami kerusakan akibat longsor tersebut.

Selain itu, delapan tenaga kesehatan dilaporkan masih hilang.

Juru Bicara WHO Tarik Jasarevic mengatakan kondisi pascabencana dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit menular, terutama ketika masyarakat harus mengungsi dan fasilitas dasar mengalami gangguan.

"Setelah bencana dengan skala sebesar ini, pengungsian, kepadatan penduduk, serta gangguan terhadap layanan air, sanitasi, dan kesehatan dapat meningkatkan risiko penyakit menular, termasuk diare dan penyakit pernapasan," kata Jasarevic.

Gangguan terhadap layanan air bersih dan sanitasi menjadi perhatian karena masyarakat terdampak berpotensi tinggal dalam kondisi pengungsian dengan akses terbatas terhadap kebutuhan dasar.

Baca Juga: Korea Selatan Dukung Upaya Trump Buka Dialog dengan Korea Utara

Bantuan Kemanusiaan Mendesak

Dengan jumlah korban terdampak mencapai sekitar 93.000 orang, kebutuhan terhadap bantuan kemanusiaan menjadi semakin mendesak. Namun, distribusi bantuan menghadapi tantangan akibat akses jalan yang terganggu dan ancaman bencana susulan.

Lembaga kemanusiaan dan otoritas terkait kini harus menjalankan operasi penyelamatan sekaligus memantau kemungkinan munculnya bahaya lanjutan.

Ancaman tersebut membuat proses pemulihan di wilayah Himalaya diperkirakan membutuhkan waktu dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, organisasi kemanusiaan, serta lembaga internasional.

Situasi di lapangan juga masih dapat berubah seiring perkembangan kondisi danau yang terbentuk akibat longsor serta potensi banjir susulan.

Dengan demikian, prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan masyarakat terdampak, memastikan akses terhadap bantuan dasar, serta mencegah dampak kesehatan yang lebih luas akibat terganggunya layanan air, sanitasi, dan fasilitas kesehatan.