KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Lonjakan harga minyak dunia yang menembus level US$ 100 per barel berpotensi memberikan tambahan penerimaan bagi negara. Namun di sisi lain, kenaikan harga energi tersebut justru dapat memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menghitung, berdasarkan sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar US$ 1 per barel berpotensi memberikan tambahan penerimaan negara sekitar Rp 3,5 triliun.

Dengan asumsi harga minyak dalam APBN 2026 berada di kisaran US$ 70 per barel, sementara harga aktual telah mencapai sekitar US$ 100 per barel, terdapat selisih sekitar US$ 30 per barel. Selisih tersebut berpotensi menghasilkan tambahan penerimaan negara hingga sekitar Rp 105 triliun.

Andalan Nasabah, Akselerasi Transaksi Livin’ by Mandiri Perkuat Inklusi Keuangan

Meski demikian, Bhima menilai tambahan penerimaan tersebut belum mampu menutup kenaikan belanja negara akibat lonjakan harga energi.

Baca Juga: Danantara Siapkan Anggaran hingga Rp 16 Triliun untuk Proyek Rusun Subsidi Meikarta

Sebab, setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar US$ 1 per barel berpotensi memberikan tambahan belanja negara Rp 10,3 triliun. Dengan harga minyak mencapai US$ 100 per barel, tambahan belanja negara diperkirakan bisa mencapai Rp 204 triliun.

“Secara total pelebaran defisit APBN tetap lebih besar Rp 204 triliun dengan skenario kenaikan harga minyak. Indonesia rugi dengan naiknya harga minyak mentah,” tutur Bhima kepada Kontan, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena struktur energi Indonesia yang masih bergantung pada impor, khususnya minyak mentah dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Akibatnya, kenaikan harga minyak dunia justru lebih banyak meningkatkan beban fiskal dibandingkan menambah keuntungan bagi negara.

Bhima menilai secara keseluruhan Indonesia masih dirugikan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Hal ini karena Indonesia merupakan net importir minyak, sehingga tekanan terhadap belanja negara lebih besar dibandingkan tambahan penerimaan dari sektor komoditas.

Ia juga menjelaskan, dalam berbagai simulasi tekanan (stress test) terhadap komoditas ekspor, tambahan penerimaan dari komoditas lain tetap tidak mampu mengimbangi pelebaran defisit yang dipicu oleh kenaikan harga energi.

Selain itu, Bhima menilai kenaikan harga minyak saat ini berbeda dengan periode boom komoditas sebelumnya. Ia mengatakan lonjakan harga minyak lebih dipicu oleh gangguan pasokan global (supply crunch), bukan karena lonjakan permintaan.

Baca Juga: Soal Konflik Timur Tengah, Prabowo: Indonesia Sudah Berada pada Jalur yang Benar

Situasi tersebut berbeda dengan kenaikan harga komoditas seperti nikel yang dipicu oleh meningkatnya permintaan dari industri kendaraan listrik dan baterai.

Untuk menjaga ruang fiskal, Bhima menyarankan pemerintah melakukan realokasi anggaran daripada menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, opsi kenaikan harga BBM sebaiknya dihindari karena masih terdapat ruang fiskal dari penyesuaian prioritas belanja.

Ia menilai pemerintah dapat mempertimbangkan pemangkasan sejumlah program, baik pada anggaran inti maupun anggaran pelengkap.

Beberapa program yang dapat dievaluasi antara lain program makan bergizi gratis (MBG), pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), program koperasi desa Merah Putih, hingga proyek food estate.

“Opsi kenaikan harga BBM harus dihindari karena ruang fiskal dari realokasi anggaran masih memungkinkan. Ini pilihan prioritas aja,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News