KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketergantungan industri nikel nasional terhadap impor bijih nikel kian meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bijih nikel dari Filipina ke Indonesia sepanjang 2025 melonjak menjadi 15,33 juta ton dengan nilai mencapai US$ 725,17 juta. Volume tersebut naik sekitar 5 juta ton dibandingkan realisasi impor pada 2024.

Lonjakan impor ini terjadi di tengah rencana pemerintah untuk membatasi produksi nikel mulai 2026. Kalangan pelaku usaha menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap industri pengolahan nikel di dalam negeri.

Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Djoko Widajatno, menjelaskan salah satu pemicu meningkatnya impor adalah keterlambatan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada tahun lalu. Padahal, kuota RKAB yang disiapkan mencapai sekitar 379 juta wet ton.

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

“Karena faktor cuaca dan keterlambatan RKAB, realisasi produksi bijih nikel hanya sekitar 250 juta wet ton,” ujar Djoko kepada Kontan, Minggu (8/2/2026).

Baca Juga: Impor Bijih Nikel Indonesia Melonjak, Tekanan Pasokan dan Pembatasan RKAB Jadi Pemicu

Di sisi lain, kebutuhan bijih nikel untuk smelter terus meningkat. Saat ini terdapat 49 smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan 6 smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang beroperasi.

Total kebutuhan umpan untuk smelter RKEF diperkirakan mencapai 350 juta wet ton, sementara smelter HPAL membutuhkan sekitar 105 juta wet ton. Dengan demikian, total kebutuhan bijih nikel mencapai 455 juta wet ton per tahun.

Kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan tersebut memaksa sebagian smelter mengandalkan impor bijih nikel, terutama dari Filipina. Djoko menilai, jika pembatasan RKAB kembali dilakukan, dampaknya akan bersifat sistemik.

“Pembatasan RKAB akan menghantam karyawan dan masyarakat lingkar tambang secara ekonomi,” katanya.

Baca Juga: Impor Bijih Nikel Melonjak, Pengetatan RKAB Tahun Ini Picu Risiko Pasokan Smelter

Djoko menambahkan, opsi impor bijih nikel juga memiliki keterbatasan. Selain Filipina, negara lain seperti Kaledonia Baru, Rusia, Australia, hingga Kanada berpotensi menjadi sumber pasokan alternatif. Namun, harga bijih nikel dari negara-negara tersebut relatif lebih mahal.

“Kondisi ini tentu menjadi kendala tersendiri bagi industri dalam negeri jika harus terus bergantung pada impor,” pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas kuota produksi bijih nikel nasional pada 2026 menjadi maksimal 260 juta ton, turun signifikan dibandingkan RKAB 2025 yang mencapai 364 juta ton.

Selanjutnya: Prabowo Gelar Rapat Tertutup dengan TNI/Polri, Bahas Apa?

Menarik Dibaca: Untung Besar Menyambut Imlek 2026! Wingstop Tebar Promo Lucky Deal, Hemat 50% Lebih

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News