KONTAN.CO.ID -NUSA DUA. Pada penyelenggaraan Indonesia Africa Infrastructure Dialogue (IAID) yang diselenggarakan di Bali, 20-21 Agustus 2019, skema pembiayaan menjadi hal yang mendapat perhatian khusus.

Bahkan skema pembiayaan dibahas secara khusus dalam sebuah panel diskusi yang mengundang langsung Menteri Keuangan Indonesia dari berbagai negara Afrika, dan LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) sebagai Eximbank atau ECA Indonesia.

Baca Juga: Pemerintah sudah tidak mau perjanjian perdagangan lewat jalur G2G

Ini perlu dilakukan mengingat skema pembiayaan merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan infrastruktur.

Indonesia juga telah menerapkan apa yang disebut sebagai semi-concessional loan (pinjaman lunak) dalam hal ini adalah National Interest Account (NIA) atau Penugasan Khusus Ekspor (PKE).

Dan Afrika merupakan salah satu wilayah tujuan utama. NIA atau PKE sendiri merupakan pinjaman lunak di Indonesia dan merupakan penugasan yang diberikan pemerintah kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk menyediakan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional.

Baca Juga: Luhut: Forum infrastruktur Indonesia-Afrika bukan cuma urusan dana

NIA diberikan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan melalui analisis Komite NIA. Komite NIA terdiri dari Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Luar Negeri RI.

Lalu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata RI, dan Badan Ekonomi Kreatif. Saat ini NIA tengah fokus mendorong eksportir Indonesia untuk melakukan penetrasi pasar baru dan salah satunya adalah Afrika.

Setidaknya sebagai salah satu mesin untuk mendorong ekspor nasional, LPEI telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada BUMN strategis dengan skema NIA untuk beberapa proyek di Afrika.

Misalnya kepada PT Dirgantara Indonesia untuk pembelian pesawat CN 235 oleh negara Senegal dan PT Wijaya Karya untuk pembangunan Logemont di Aljazair masing-masing senilai Rp147 miliar dan Rp187 miliar.

Baca Juga: Dialouge 2019 hasilkan kesepakatan bisnis sebesar US$ 822 juta

Pembangunan infrastruktur di luar negeri oleh perusahaan konstruksi Indonesia merupakan salah satu bentuk ekspor jasa. Pembiayaan untuk proyek infrastruktur diluar negeri seperti ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk diantaranya berupa pembiayaan buyer’s credit kepada Pemerintah negara Afrika sebagai pemilik proyek maupun badan usaha di negara Afrika, kredit investasi bagi perusahaan Indonesia yang akan melakukan investasi di bidang infrastruktur, kredit modal kerja konstruksi ekspor bagi kontraktor Indonesia untuk membangun infrastruktur di negara Afrika.

Direktur Eksekutif LPEI, Sinthya Roesly mengungkapkan bahwa dengan aset mencapai Rp 118,4 triliun (per Juni 2019), LPEI akan memberikan skema pembiayaan dan penjaminan terbaik untuk segala bentuk kegiatan ekspor ke negara Afrika.

Tak hanya pembiayaan, pihaknya juga menganggap bahwa asuransi ekspor merupakan salah satu aspek penting untuk bertransaksi ke negara Afrika. LPEI sendiri telah memiliki salah satu produk yaitu political risk insurance, yang bertujuan untuk melindungi eksportir Indonesia dari risiko politik sebuah negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Azis Husaini