KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menilai rendahnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) salah satunya disebabkan oleh ketergantungan daerah pada belanja anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun ini yang mengalami pemangaksan.

Meski begitu, Ia menilai realisasi belanja APBD tak bisa dipukul rata di semua daerah. Pasalnya, kapasitas fiskal antarwilayah sangat variatif dan dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

“Angka 43% itu kan rata-rata, tapi sebenarnya belanja APBD ini cukup berbeda atau variatif antara satu daerah dengan daerah lainnya. Jadi nggak bisa disamaratakan treatment-nya,” ujar Riefky kepada KONTAN, Selasa (26/8).

Bank DBS Indonesia Ungkap Alasan Pentingnya Berinvestasi di Tengah Ketidakpastian

Menurutnya, persoalan utama rendahnya serapan APBD adalah transfer pusat ke daerah yang tersendat. Hambatan pencairan ini membuat banyak pemerintah daerah kesulitan menjalankan program secara optimal.

Baca Juga: Realisasi Belanja APBD Melambat, Ekonom Ingatkan Risiko pada Ekonomi Daerah

“Ini menjadi isu utama. Makanya daerah-daerah banyak yang kemudian berusaha menaikkan pajaknya karena ketergantungan mereka terhadap transfer pusat cukup tinggi,” jelasnya.

Riefky menilai, kondisi ini menuntut pemerintah pusat untuk melakukan penyesuaian agar kebijakan efisiensi anggaran tidak mengorbankan stabilitas fiskal daerah. Dengan demikian, pembangunan di daerah tetap bisa berjalan tanpa terganggu masalah keterlambatan transfer.

“Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana efisiensi anggaran bisa dilakukan tanpa mengganggu kestabilan fiskal daerah,” tegas Riefky.

Asal tahu saja, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga 22 Agustus 2025 tercatat Rp604,33 triliun atau 43,63% dari pagu. Angka ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp736,93 triliun atau 52,16%. Artinya, serapan anggaran tahun ini melambat dibanding 2024.

Di sisi lain, tak bisa dipungkiri bahwa anggaran Trasfer ke Daerah tahun ini dalam APBN 2025 juga mengalami pemangkasan sebesar Rp50,59 triliun menjadi Rp 848,52 triliun

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja menjelang akhir tahun anggaran. Ia mencontohkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan serapan tertinggi, yakni mencapai 60%, disusul Gorontalo dan Riau.

“Optimalisasi belanja daerah penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan pelayanan publik,” ujar Bima dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (25/8).

Baca Juga: Soal Subsidi Pangan dari APBD, Pengamat: Tidak Sehat Dari Segi Tata Kelola Anggaran

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News