KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) meragukan validitas angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal I-2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). 

Dalam laporan terbarunya, LPEM menilai angka tersebut kemungkinan terlalu tinggi dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi riil. 

LPEM menemukan adanya inkonsistensi internal dalam data produksi BPS. Di satu sisi, sektor industri pengolahan tercatat tumbuh 5,04% yoy pada kuartal I-2026. Namun di sisi lain, sektor listrik, gas, dan air justru mengalami kontraksi sebesar 0,99% yoy pada periode yang sama. 

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Di Depan Investor Asing, Purbaya Pastikan Hambatan Bisnis di RI Akan Disapu Bersih

Menurut LPEM, kondisi ini sulit dijelaskan secara logis karena industri manufaktur merupakan pengguna listrik terbesar di Indonesia. 

"Jika pasokan listrik mengalami kontraksi, maka pertumbuhan manufaktur tersebut sulit dibenarkan secara fisik," dikutip dari laporan tersebut, Selasa (12/5/2026).

Berdasarkan koreksi atas inkonsistensi tersebut, LPEM memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 sebenarnya berada di kisaran 4,4% hingga 5,2%, dengan estimasi tengah sekitar 4,89%.

"Koreksi ini sepenuhnya diperoleh dari data yang dipublikasikan BPS, tanpa memerlukan sumber eksternal," katanya.

Laporan itu juga menyoroti lonjakan inventori dalam tabel Supply and Use Table (SUT) yang dinilai tidak wajar. Inventori tercatat melonjak dari Rp 4,2 triliun pada kuartal IV-2025 menjadi Rp 104 triliun pada kuartal I-2026 atau naik 25 kali lipat hanya dalam satu kuartal. 

LPEM menilai lonjakan tersebut kemungkinan besar merupakan residual rekonsiliasi statistik, bukan aktivitas penimbunan stok riil oleh perusahaan. 

Menurut LPEM, pertumbuhan tinggi pada awal tahun juga lebih banyak ditopang faktor sementara, seperti momentum Ramadan dan Idulfitri, pembayaran THR, serta percepatan belanja pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Baca Juga: Program SMK Go Global, Cak Imin Targetkan 500.000 Lulusan Masuk Pasar Kerja

Faktor-faktor siklikal tersebut diperkirakan memberi tambahan pertumbuhan sekitar 1,5 hingga 2 poin persentase pada kuartal I-2026. 

Meski demikian, LPEM menilai percepatan belanja pemerintah di awal tahun justru berpotensi menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi pada kuartal-kuartal berikutnya apabila total APBN tidak berubah. Pemerintah dinilai hanya meminjam pertumbuhan dari kuartal berikutnya ke awal tahun. 

Selain itu, LPEM mengingatkan adanya risiko eksternal yang dapat menekan ekonomi Indonesia sepanjang 2026, mulai dari potensi El Nino hingga dampak perang Iran terhadap harga minyak, perdagangan global, dan investasi. 

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, LPEM memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada di kisaran 4,0% hingga 4,5% dalam skenario moderat hingga berat. 

Sementara dalam skenario dasar, pertumbuhan diperkirakan berada pada level 4,8% hingga 5,0%. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News