JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berharap pendalaman penetrasi perbankan tak hanya mengandalkan program layanan bank tanpa kantor (Laku Pandai), tetapi juga didukung oleh kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Muhammad Dody Arifianto, Kepala Subdivisi Risiko Perekonomian dan Sistem Perbankan LPS mengatakan, kebijakan OJK mengenai Laku Pandai bermanfaat mendorong penetrasi perbankan untuk memasuki wilayah dimana banyak masyarakat belum tersentuh layanan perbankan. "Tapi itu mungkin hanya efektif di pulau Jawa saja," kata Dody pada KONTAN, di Jakarta, belum lama ini. Sementara di luar Jawa, lanjut dia, kegiatan perekonomian dan bisnis belum banyak. Sehingga meskipun agen-agen branchless banking disebar sampai pelosok, belum tentu serta merta meningkatkan layanan jasa perbankan. "Walau agen disebar, tapi kalau kebutuhan menyimpan di bank serta permintaan kredit tidak ada, mau bagaimana?," ujar Dody. Oleh sebab itu, kata dia, perlu peran penting pemerintah untuk membangun berbagai infrastruktur penting dan terencana. Pemerintah juga perlu memetakan potensi ekonomi yang ada di tiap daerah. "Sehingga kalau pusat kegiatan ekonomi baru bermunculan, kebutuhan jasa perbankan juga akan ada," pungkas Dody. Meski demikian, LPS menegaskan pihaknya mendukung kebijakan OJK demi meningkatkan financial inclusion. "LPS melihat bahwa program Laku Pandai akan membantu membuka akses masyarakat kecil dimanapun terhadap beberapa produk jasa keuangan", kata Samsu Adi Nugroho, Sekretaris Lembaga LPS pada KONTAN, Minggu (8/3). Berdasarkan data OJK per Desember 2014, jumlah DPK bank umum yang berada di 6 provinsi yang terdapat di Pulau Jawa mencapai Rp 3.167,44 triliun. Jumlah ini mencapai 70,98% dari total DPK bank umum di akhir tahun lalu yang mencapai Rp 4.114,42 triliun. Dari segi penyaluran kredit, jumlah kredit bank umum yang berada di 6 provinsi yang terdapat di Pulau Jawa mencapai Rp 2.741,01 triliun. Jumlah ini mencapai 74,66% dari total kredit bank umum di akhir tahun lalu yang mencapai Rp 3.674,30 triliun. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
LPS: Laku Pandai harus didukung infrastruktur
JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berharap pendalaman penetrasi perbankan tak hanya mengandalkan program layanan bank tanpa kantor (Laku Pandai), tetapi juga didukung oleh kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Muhammad Dody Arifianto, Kepala Subdivisi Risiko Perekonomian dan Sistem Perbankan LPS mengatakan, kebijakan OJK mengenai Laku Pandai bermanfaat mendorong penetrasi perbankan untuk memasuki wilayah dimana banyak masyarakat belum tersentuh layanan perbankan. "Tapi itu mungkin hanya efektif di pulau Jawa saja," kata Dody pada KONTAN, di Jakarta, belum lama ini. Sementara di luar Jawa, lanjut dia, kegiatan perekonomian dan bisnis belum banyak. Sehingga meskipun agen-agen branchless banking disebar sampai pelosok, belum tentu serta merta meningkatkan layanan jasa perbankan. "Walau agen disebar, tapi kalau kebutuhan menyimpan di bank serta permintaan kredit tidak ada, mau bagaimana?," ujar Dody. Oleh sebab itu, kata dia, perlu peran penting pemerintah untuk membangun berbagai infrastruktur penting dan terencana. Pemerintah juga perlu memetakan potensi ekonomi yang ada di tiap daerah. "Sehingga kalau pusat kegiatan ekonomi baru bermunculan, kebutuhan jasa perbankan juga akan ada," pungkas Dody. Meski demikian, LPS menegaskan pihaknya mendukung kebijakan OJK demi meningkatkan financial inclusion. "LPS melihat bahwa program Laku Pandai akan membantu membuka akses masyarakat kecil dimanapun terhadap beberapa produk jasa keuangan", kata Samsu Adi Nugroho, Sekretaris Lembaga LPS pada KONTAN, Minggu (8/3). Berdasarkan data OJK per Desember 2014, jumlah DPK bank umum yang berada di 6 provinsi yang terdapat di Pulau Jawa mencapai Rp 3.167,44 triliun. Jumlah ini mencapai 70,98% dari total DPK bank umum di akhir tahun lalu yang mencapai Rp 4.114,42 triliun. Dari segi penyaluran kredit, jumlah kredit bank umum yang berada di 6 provinsi yang terdapat di Pulau Jawa mencapai Rp 2.741,01 triliun. Jumlah ini mencapai 74,66% dari total kredit bank umum di akhir tahun lalu yang mencapai Rp 3.674,30 triliun. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
