JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperbarui nota kesepahaman dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada kerjasama efektif dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta pendanaan teroris dalam rangka peningkatan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang LPS. C. Heru Budiargo, Ketua Dewan Komsioner LPS, menyampaikan bahwa kerjasama LPS dengan PPATK diharapkan dapat mengurangi potensi fraud di industri keuangan, khususnya perbankan. “Terutama yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta meningkatkan tingkat recovery melalui antara lain asset tracing,” katanya, kemarin. Muhammad Yusuf, Kepala PPATK, menuturkan, sinergi kedua lembaga ini sudah berjalan dan akan terus ditingkatkan efektifitasnya. Sinergi ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan dari optimalisasi aset-aset bank yang ditangani LPS.
LPS & PPATK upgrade kerjasama pencucian uang
JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperbarui nota kesepahaman dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada kerjasama efektif dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta pendanaan teroris dalam rangka peningkatan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang LPS. C. Heru Budiargo, Ketua Dewan Komsioner LPS, menyampaikan bahwa kerjasama LPS dengan PPATK diharapkan dapat mengurangi potensi fraud di industri keuangan, khususnya perbankan. “Terutama yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta meningkatkan tingkat recovery melalui antara lain asset tracing,” katanya, kemarin. Muhammad Yusuf, Kepala PPATK, menuturkan, sinergi kedua lembaga ini sudah berjalan dan akan terus ditingkatkan efektifitasnya. Sinergi ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan dari optimalisasi aset-aset bank yang ditangani LPS.