KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong penguatan tata kelola dan ketahanan keamanan siber pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di tengah stabilitas sistem keuangan yang masih terjaga.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mencermati adanya peningkatan risiko keuangan pada BPR/BPRS yang tak semata-mata dipengaruhi oleh kondisi keuangan, tetapi juga oleh faktor struktural dan operasional.

“Risiko pada BPR dan BPRS tidak hanya berasal dari sisi keuangan, tetapi juga dari kelemahan tata kelola, keterbatasan profesionalisme, serta aspek operasional,” ujar Anggito dalam siaran pers Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2026, Selasa (27/1/2026).

Harga Hunian Bukan Satu-Satunya Kendala Gen Z Belum Punya Rumah Sendiri

Baca Juga: Likuiditas Longgar, OK Bank Proyeksi DPK Tumbuh 10% di Tahun 2026

Menurutnya, dominasi kepemilikan perorangan pada BPR/BPRS, lemahnya sistem pengendalian internal, serta meningkatnya risiko keamanan siber menjadi tantangan serius bagi stabilitas ke depan. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi BPR/BPRS kini semakin bersifat struktural dan operasional, bukan hanya siklikal.

Seiring dengan meningkatnya digitalisasi layanan, Anggito menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dan kapasitas teknologi informasi di BPR/BPRS. Salah satu langkah strategis dan mendesak yang perlu dilakukan adalah penguatan core banking system.

“Penguatan infrastruktur teknologi informasi, terutama core banking system BPR/BPRS, menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan ketahanan operasional dan keamanan sistem,” tegasnya.

Untuk diketahui, sejak dua tahun terakhir LPS telah merencanakan transformasi sistem IT untuk perbankan daerah. Menurut catatan Kontan, LPS telah menyiapkan dana hingga Rp 160 miliar untuk mendukung digitalisasi BPR sebagai bagian dari program tersebut. 

Baca Juga: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cabut Izin Usaha BPR Prima Master Bank

Direktur Utama BPR Jatim Irwan Eka Wijaya Arsyad menyebut, dukungan tersebut sangat dinantikan oleh industri, terlebih bagi BPR kecil yang memiliki keterbatasan modal. Selain meningkatkan standar operasional, dukungan tersebut bisa menekan biaya operasional. 

“Sebagian besar BPR kan masih padat karya, efisiensi jadi tantangan tersendiri,” ujar Irwan kepada wartawan, belum lama ini. 

Selanjutnya: Pemprov DKI Perpanjang OMC hingga Awal Februari, Andalkan Modifikasi Cuaca

Menarik Dibaca: Darurat Virus Nipah di India, Waspadai Gejala & Bahaya Kematian yang Mengintai

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News