KONTAN.CO.ID - Pemerintah menganggarkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 2 triliun dalam APBN-P 2017 dan Rp 3,6 triliun dalam RAPBN 2018 untuk pembangunan Light Rapid Transit (LRT) Jabodebek. Namun, DPR mempertanyakan pembangunan proyek tersebut. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Iskandar Dzulkarnain Syaichu mengatakan, dua tahun berturut-turut PT KAI mengajukan PMN dalam jumlah yang besar untuk pembangunan LRT. Bahkan, di tahun depan usulannya meningkat. "Saya khawatir dengan proyek Meikarta, setiap hari iklannya menonjolkan fasilitas LRT. Saya ingin klarifikasi ini, apa hubungannya LRT dengan Group Lippo?," kata Iskandar dalam rapat Panitia Kerja (Panja) antara pemerintah dan Banggar mengenai RAPBN 2018 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/9). Menurutnya, jangan sampai pembangunan LRT triliunan rupiah dimanfaatkan swasta.
LRT dan proyek properti
KONTAN.CO.ID - Pemerintah menganggarkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 2 triliun dalam APBN-P 2017 dan Rp 3,6 triliun dalam RAPBN 2018 untuk pembangunan Light Rapid Transit (LRT) Jabodebek. Namun, DPR mempertanyakan pembangunan proyek tersebut. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Iskandar Dzulkarnain Syaichu mengatakan, dua tahun berturut-turut PT KAI mengajukan PMN dalam jumlah yang besar untuk pembangunan LRT. Bahkan, di tahun depan usulannya meningkat. "Saya khawatir dengan proyek Meikarta, setiap hari iklannya menonjolkan fasilitas LRT. Saya ingin klarifikasi ini, apa hubungannya LRT dengan Group Lippo?," kata Iskandar dalam rapat Panitia Kerja (Panja) antara pemerintah dan Banggar mengenai RAPBN 2018 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/9). Menurutnya, jangan sampai pembangunan LRT triliunan rupiah dimanfaatkan swasta.