KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Tri Wibowo Santoso menilai pemerintah perlu mengevaluasi sejumlah menteri yang dinilai berkontribusi terhadap kemunduran ekonomi, praktik rente, hingga meningkatnya kemarahan publik.

Menurut Tri, reshuffle kabinet tidak cukup hanya mengganti satu atau dua figur. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap menteri yang masih membawa pola kebijakan dari pemerintahan sebelumnya.

Ia menilai, pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan belum otomatis mengubah arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, sejumlah menteri yang sebelumnya berada di pemerintahan Joko Widodo masih menempati posisi strategis.

"Kalau orang-orang yang tidak tepat masih menduduki kabinet, perubahan arah ekonomi politik pemerintahan Prabowo akan berjalan tertatih," ujar Tri, Selasa (11/8).

Tri menyebut, persoalan ekonomi yang diwariskan pemerintahan sebelumnya cukup berat, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang dinilai rendah, penurunan jumlah kelas menengah, deindustrialisasi hingga persoalan di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ia juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi 8% yang dinilai sulit dicapai apabila pola kebijakan dan komposisi tim ekonomi tidak mengalami perubahan signifikan.

Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Mencuat, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soroti deindustrialisasi dan PHK

Tri menilai sejumlah kebijakan kementerian selama periode pemerintahan sebelumnya hingga pemerintahan saat ini turut menekan sektor industri dan dunia usaha.

Ia mencontohkan kebijakan impor tekstil yang menurutnya berkontribusi terhadap tekanan industri tekstil dalam negeri. Di sektor pertambangan, pembatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara juga dinilai berpotensi menekan aktivitas industri dan lapangan kerja.

Sementara di sektor kesehatan, kebijakan pembatasan kenaikan harga obat disebut berpotensi menekan margin industri farmasi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah.

Tri juga menyoroti kebijakan di sektor perikanan yang menurutnya meningkatkan beban pelaku usaha dan nelayan. Menurut dia, sejumlah pemilik kapal bahkan memilih mengurangi aktivitas operasional karena tingginya biaya yang harus ditanggung.

"Masalahnya, tim ekonomi yang sama yang menjadi bagian dari persoalan tersebut masih bercokol di pemerintahan," kata Tri.

Baca Juga: Istana Tegaskan Tak Ada Perombakan Kabinet Dalam Waktu Dekat