KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) meyakini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan berjalan lebih efektif setelah melalui berbagai evaluasi selama hampir satu tahun pelaksanaan. Evaluasi tersebut mencakup efektivitas penyaluran hingga identifikasi kelompok penerima manfaat yang menjadi prioritas program.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya telah menyampaikan hasil survei dan sejumlah usulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pelaksanaan MBG.

"Dewan Ekonomi sudah menghitung mengenai itu. Kalau MBG, itu kita sempat evaluasi. Kemarin Wakil Kepala MBG dengan timnya datang ke Dewan Ekonomi dan kita memaparkan hasil survei dan usulan-usulan kita," ujar Luhut saat ditemui di kantornya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Baca Juga: Kemenkes Dorong Produksi Vaksin Dalam Negeri untuk Perkuat Ketahanan Kesehatan ASEAN

Menurut Luhut, salah satu catatan dari evaluasi tersebut adalah pentingnya peningkatan efisiensi pelaksanaan program. Pemerintah juga perlu lebih cermat dalam mengidentifikasi persoalan dan menentukan tahapan implementasi agar manfaat program dapat tersalurkan secara optimal.

"Sebenarnya efisiensi lagi. Jadi mengidentifikasi masalah juga. Kenapa harus semua sekaligus, kan bisa dibikin bertahap sehingga sampai kita lebih paham," katanya.

Meski demikian, Luhut menilai pelaksanaan MBG kini telah memasuki fase yang lebih matang dibandingkan saat awal diluncurkan. Dengan pengalaman hampir satu tahun, pemerintah dinilai semakin memahami tantangan di lapangan sehingga berbagai penyempurnaan program dapat dilakukan.

"Tapi sekarang kan sudah hampir satu tahun lebih. Dan saya kira sudah lebih paham. Saya yakin dalam enam bulan, satu tahun ke depan pasti akan jauh lebih baik," ujarnya.

Luhut juga menegaskan MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi memiliki dampak ekonomi yang cukup besar karena dana program mengalir langsung ke daerah.

"Ini kami terus terang punya kepentingan supaya mendorong juga pertumbuhan ekonomi. Karena itu kan pemerataan sebenarnya. Jadi Rp 1 triliun per hari turun ke bawah itu dampaknya besar," kata dia.

Baca Juga: Kemenkes Targetkan Pabrik Plasma Darah Beroperasi Awal 2027

Menurut Luhut, sejumlah kendala yang muncul pada tahap awal pelaksanaan merupakan konsekuensi dari pelaksanaan program dalam skala besar yang dilakukan dalam waktu relatif cepat. Namun, ia menilai berbagai persoalan tersebut telah ditangani dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

Pernyataan tersebut sejalan dengan langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang saat ini tengah mengevaluasi sejumlah aspek operasional MBG, termasuk skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Evaluasi dilakukan karena terdapat perbedaan jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap dapur MBG, sementara insentif yang diterima masih seragam.

BGN juga memanfaatkan masa penghentian sementara distribusi MBG selama libur sekolah pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026 untuk melakukan penataan program. Evaluasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan MBG sekaligus memperkuat dampaknya terhadap pemenuhan gizi dan pemerataan ekonomi di berbagai daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News