KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia memperluas kerja sama dengan China. Rombongan pemerintah yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan meneken berbagai perjanjian kerja sama antara perusahaan Indonesia dan China pada Jumat (13/4) sampai senilai US$ 23,3 miliar.

Luhut menyatakan Indonesia dan China menyepakati dua nota kesepahaman (MoU), yakni pengembangan mobil listrik dan pengembangan Tanah Kuning Mangkupadi Industrial Park di Kalimantan Utara.

Selanjutnya, ada lima kontrak kerjasama yang telah ditandatangani. Kontrak pertama, pengembangan proyek hydropower di Kayan, Kalimantan Utara senilai US$ 2 miliar. Kedua, pengembangan industri konversi dimethyl ethercoal menjadi gas senilai US$ 700 juta.

Ketiga, perjanjian joint venture untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga air di Sungai Kayan, Kalimantan Utara senilai US$ 17,8 miliar. Keempat, joint venture pengembangan pembangkit listrik di Bali senilai US$ 1,6 miliar. Kelima, pengembangan smelter baja senilai US$ 1,2 miliar.

“Kami ingin melihat terus terjalinnya kerja sama antar investor dari kedua negara, tidak hanya antar pemerintah saja," kata Luhut pada keterangan tertulisnya Sabtu (14/4).

Tak cukup puas, Luhut mendorong kerja sama pada empat sektor investasi senilai US$ 51,93 miliar. Peluang tersebut pertama adalah pembangunan infrastruktur, Kuala Namu Aerocity dan pengembangan kawasan industri di Sumatera Utara.

Kedua, pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan kawasan industri KIPI Tanah Kuning di Kalimantan Utara. Ketiga, pembangunan Bandar Udara Internasional Lembeh, kawasan wisata Likupang, dan kawasan industri Bitung di Sulawesi Utara. Keempat, pembangunan techno park dan jalan tol di Bali.

Wakil Menteri Perdagangan China, Gao Yan menyatakan, pihaknya berkomitmen agar komunikasi kedua negara bisa lebih efisien dan cepat untuk kembali menindaklanjuti peluang kerjasama yang masih ada.

“Kami akan bekerja sama dengan departemen terkait untuk mengimplementasikan kesepakatan antara pimpinan kedua negara,” ujar Gao Yan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira pemerintah Indonesia harus memperhatikan beberapa hal agar kerja sama yang telah disepakati bisa berjalan dengan lancar. Pertama, pemerintah mesti memberikan kepastian hukum lantaran jelang pemilu, rencana investasi harus sudah matang.

Kedua, pemerintah pusat dan daerah harus mendukung pembangunan infrastruktur penunjang di daerah tujuan investasi. Ketiga, Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang mendukung terkait isu utang dan tenaga kerja asing.

Di sisi lain, pemerintah harus berhati-hati melihat arah kepentingan China, jangan sampai merugikan Indonesia.

"Perlu pengawasan dan evaluasi juga, sehingga win-win solution bagi Indonesia," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (15/4).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia