KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah tengah menggenjot transformasi digital perlindungan sosial (Perlinsos) untuk memangkas birokrasi penyaluran bantuan sekaligus memastikan masyarakat yang berhak tidak lagi luput dari jangkauan program bantuan negara.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyerukan gerakan nasional untuk memperluas jaringan Agen Perlinsos. Pemerintah bahkan mengajak aparatur sipil negara (ASN), Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta masyarakat umum untuk ikut menjadi agen yang membantu warga mengakses sistem Perlinsos Digital.

Seruan ini disampaikan Luhut usai mengumpulkan Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, beserta jajaran Pangdam, Kapolda, hingga seluruh Dandim dari ketiga wilayah tersebut. Konsolidasi lintas instansi skala besar ini ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan uji coba Perlinsos Digital yang saat ini tengah berjalan.

Baca Juga: Purbaya Buka Opsi INA dan SMI Kelola Utang Whoosh

“Dalam pertemuan ini saya memberikan instruksi krusial: kita wajib memperluas jaringan Agen Perlinsos secara masif dengan melibatkan ASN, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Mengapa mereka? Karena aparat dan aparatur inilah ujung tombak negara yang sehari-hari berinteraksi langsung serta paling memahami kondisi warganya hingga tingkat tapak,” ujar Luhut mengutip keterangan tertulisnya, Selasa (8/9/2026).

Lebih lanjut, Luhut memberikan jaminan bahwa birokrasi baru ini akan memangkas proses pengajuan bantuan yang selama ini harus melewati sekitar 7 tahapan berjenjang dan memakan waktu. Melalui sistem yang baru, warga bisa langsung mendaftar atau mengajukan sanggahan secara mandiri. Luhut juga menegaskan batasan wewenang dari para agen di lapangan agar terhindar dari penyalahgunaan.

“Terkait peran Agen Perlinsos, perlu saya pastikan juga bahwa mereka bukanlah pihak yang menentukan seseorang berhak menerima bantuan atau tidak. Tugas mereka murni sebagai 'loket pelayanan bergerak' yang membantu warga untuk mendaftar kapan saja dan di mana saja. Keputusan akhir sepenuhnya berjalan melalui verifikasi sistem otomatis yang obyektif berdasarkan integrasi data nasional,” tegasnya.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 4,3 juta Kepala Keluarga (KK) telah terdaftar di 258 kabupaten/kota yang menjadi lokasi piloting. Pemerintah memproyeksikan target pendaftaran mencapai 48 juta KK pada bulan Desember mendatang. Untuk mencapai target percepatan tersebut, khusus di wilayah Pulau Jawa dibutuhkan sekitar 250 ribu Agen Perlinsos.

Pemerintah membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin berkontribusi membantu sesama dalam gerakan kemanusiaan ini. Pendaftaran menjadi Agen Perlinsos dapat diakses secara mudah melalui portal resmi di https://agent-perlinsos.kemensos.go.id.

Baca Juga: Purbaya Ungkap Kebanggaan Setahun Jadi Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi Berbalik ke 6%

Luhut menegaskan, upaya tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan tidak terlewat hanya karena tidak tercatat atau mengalami kesulitan dalam mengakses sistem. Menurutnya, birokrasi harus semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan pelayanan yang mudah agar bantuan sosial dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News