KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan bahwa rencana pembentukan Family Office untuk menarik investasi miliarder global tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Penegasan ini disampaikan Luhut menanggapi adanya isu bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa enggan membiayai proyek tersebut menggunakan dana negara.

"Tidak ada yang salah itu. Ya memang tidak ada yang mau dibiayain. Ya, yang biayain dia sendiri (orang kayanya/milader). Kan orang yang taruh duitnya di situ," tegas Luhut saat ditemui di agenda 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran" di Jakarta, Kamis (16/10).

BPJS Kesehatan dan BPJS TK Perkuat Sinergi Pemda untuk Perlindungan Jaminan Sosial

Baca Juga: Luhut: Program Makan Bergizi Gratis Harus Dipertahankan Minimal 10 Tahun

Menurut Luhut, skema pembiayaan akan sepenuhnya berasal dari para miliader yang menempatkan dananya di Indonesia. Kemudian, pemerintah akan memberikan insentif berupa pembebasan pajak saat uang tersebut dimasukkan. Namun, pajak baru akan dikenakan saat dana tersebut diinvestasikan pada proyek-proyek di Indonesia.

"Kita tidak pajakin waktu dia naruh. Tapi waktu dia investasikan proyek-proyek Indonesia, itu yang kita pajakin. Dan kita menjamin kerahasiannya, dan menjamin keamanannya," jelasnya.

Untuk menjamin keamanan dan kepercayaan investor, Luhut menyebutkan perlunya pembentukan Special Economic Zone (SEZ) atau Zona Ekonomi Khusus yang memiliki regulasi setara dengan standar internasional.

Luhut juga mengungkapkan bahwa minat dari calon investor untuk menempatkan dana di Family Office Indonesia cukup tinggi. 

"Banyak (peminatnya). (dari) Singapura, mereka (miliader) capek juga mungkin taruh sana. Di Tiongkok, mereka pikir-pikir kenapa enggak di Indonesia aja. Dan (dari) seluruhnya (berbagai negara). Banyak sekali," ungkapnya.

Namun, ia mengakui bahwa Family Office belum bisa berjalan karena regulasi dan infrastruktur fisiknya masih dalam proses pengerjaan.

"Ya bagaimana mau masuk kalau barangnya belum jadi," kata Luhut.

Ia sendiri mengaku optimistis penyelesaian proyek Family Office akan lebih cepat dengan Menteri Keuangan yang baru.

Mengenai lokasi kantor, Luhut menyebutkan masih berfokus di Bali. Bahkan, Ia bilang muncul usulan dari para miliader tersebut agar seluruh Bali dijadikan SEZ (special economic zone), meskipun Presiden masih menimbangnya. 

"Presiden masih timbang-timbang. Tapi kalau pikiran saya biar dulu kita bikin satu uji coba satu daerah, nanti kalau bagus kita nanti scale up," ungkapnya

Baca Juga: ORI028 Terjual Lebih dari Rp 8 Triliun per Kamis (16/10)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News