KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Umum Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) diperkirakan bisa menghemat anggaran hingga Rp 17 triliun per tahun.

Hal ini diungkapkan Luhut saat melakukan Rapat Koordinasi bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait, untuk meninjau kemajuan implementasi DPI.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya percepatan implementasi GovTech Indonesia, yang merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dengan target penyelesaian sebelum 17 Agustus 2025.

Semakin Inovatif, BPJS Kesehatan Terima Anugerah Bakti Nusantara dari Nusantara TV

Sebagaimana diketahui, DPI pada tahap awal difokuskan program perlindungan sosial (perlinsos) di Indonesia.

“Sebagai ‘use case’ awal, kami memulai dengan program keluarga harapan (PKH) yang menjadi titik awal transformasi digital. Digitalisasi sistem ini diproyeksikan bisa menghemat anggaran negara hingga Rp17 triliun per tahun,” tutur Luhut mengutip keterangan tertulisnya, Senin (5/5).

Meski demikian, ia menyebut penghematan anggaran bukan satu-satunya tujuan pembentukan DPI. Ia juga ingin memastikan kehadiran negara semakin terasa bagi masyarakat yang membutuhkan.

Luhut menekankan bahwa sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan harus segera diwujudkan untuk memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Luhut mengungkapkan bahwa saat ini ada empat kelompok kerja yang aktif bergerak, mulai dari pemutakhiran data penerima bantuan sosial, hingga penyusunan kebijakan dan perlindungan data pribadi.

Ia juga menghimbau pentingnya kehatian-hatian, terutama dalam hal interoperabilitas data, termasuk Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang harus berkualitas dan aman.

“Kami sangat berhati-hati, sistem ini harus kredibel, bisa diaudit publik, dan dijaga ketat. Oleh karena itu, kami melibatkan BPKP sejak awal untuk mengawal setiap proses,” jelas Luhut.

Lebih lanjut, menegaskan bahwa GovTech bukan hanya sekadar soal penggunaan teknologi, tetapi lebih pada bagaimana membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang lebih baik.

Menurutnya, infrastruktur digital publik yang dibangun tidak hanya akan lebih efisien dan inklusif, tetapi juga akan meletakkan fondasi tata kelola bansos yang anti-korupsi, terbuka, dan dapat menjadi contoh bagaimana digitalisasi dijalankan secara terintegrasi dari hulu ke hilir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News