KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membahas rencana Kerja Kementerian Koordinator dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020. 

Rapat ini membicarakan alokasi anggaran yang akan diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pembangunan kemaritiman.

“Banyak sekali PR-PR yang selama ini mungkin tidak kita lihat, setelah kita buka ternyata harus segera kita selesaikan. Masalah laut ini memang belum pernah kita tangani secara serius. Seperti masalah-masalah batas maritim ini,  saya kira sangat penting,” ujar Luhut seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (25-06-2019). 

Luhut juga memaparkan mengenai verifikasi dan pembakuan jumlah pulau di Indonesia. “Kami usahakan supaya pada akhir tahun 2019,  17.509 pulau di Indonesia sudah diberi nama,” jelas Luhut.

Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi Kebijakan Kelautan Indonesia yang pertama kali dalam sejarah negara Indonesia, serta Kebijakan Satu Peta Kemaritiman yang merupakan poin penting dalam pemaparan Menko Luhut.

Luhut juga menjelaskan progres penanganan Sungai Citarum, menurutnya Dansatgas menargetkan Citarum akan selesai dalam 5 tahun dari 7 tahun yang ditargetkan Presiden. “Progresnya dapat kita lihat sudah sangat bagus sekali,” ujarnya. 

Adapun, akselerasi pencapaian sasaran dan target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian yang dikoordinasikan pada lima Prioritas Nasional,  merupakan salah satu poin utama pengalokasian anggaran yang dirancang. 

"Ada 47 target kinerja tahun 2020 per Unit Kerja Eselon I Kedeputian," kata Menko Kemaritiman dalam paparannya. 

Rapat kerja hari ini, dibuka oleh Ketua Banggar DPR Kahar Muzakir serta dihadiri oleh 23 anggota dari 7 fraksi dan juga terbuka untuk umum. Turut hadir pula dalam rapat ini, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto serta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli