KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pinsar Pandjaitan meminta agar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak menarik anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) jika tidak segera terserap. Pasalnya, menurut Luhut, berdasarkan laporan yang ia terima, serapan anggaran BGN saat ini berjalan sesuai dengan target.

"Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap," katanya dalam konferensi Pers bersama BGN di Kantor DEN, Jumat (3/10/2025). 

Luhut mengklaim telah mengingatkan BGN untuk mempercepat penyerapan anggaran. Pihaknya juga mewanti-wanti agar anggaran yang telah diberikan dapat digunakan untuk mempercepat program. 

BI Optimistis Hadapi 2026, Perkuat Bauran Kebijakan hingga Digitalisasi

Baca Juga: Luhut Jamin Anggaran BGN Terserap, Minta Menkeu Purbaya Tak Tarik Anggaran

Dengan begitu, lanjutnya, anggaran ini bisa turut berkontribusi dalam menggerakan ekonomi di daerah. 

"Karena pada dasarnya, seperti yang Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi," ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana melaporkan per Jumat (3/10/2025) realisasi anggaran BGN mencapai Rp 21,64 triliun atau capai 34% dari total anggaran yang diberikan di tahun ini. 

"Khusus untuk Makanan Bergizi Gratisnya capai Rp 18,63 triliun, itu sudah capai 37% dari target total penerima manfaat MBG dalam 9 bulan," ungkap Dadan. 

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mengalihkan anggaran program MBG ke program lain, termasuk dialihkan ke program bantuan pangan beras 10 kg, jika tidak terserap dengan baik. 

"Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat, seperti perluasan bantuan yang 2 kali 10 kilogram beras," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025). 

Baca Juga: Luhut: Serapan Lapangan Kerja Program Makan Bergizi Capai 380.000

Hal ini menyusul rencana patroli ke sejumlah kementerian/lembaga untuk memonitor penyerapan anggaran. 

Purbaya menyampaikan bahwa pengalihan anggaran bisa membuat durasi pemberian bantuan pangan beras lebih panjang. 

Purbaya pun menyatakan bahwa kebijakan ini sejatinya bukan untuk menegur Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan untuk membantu penyerapan. Jika BGN mampu menyerap dengan baik, hal itu akan jauh lebih baik. 

"Bukan menegur, kita membantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau tidak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan gitu fair, kan. Daripada uangnya nganggur, kan saya bayar bunga juga," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News