KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti penggunaan dana pemerintah yang belum optimal, terutama dalam program stunting.

Ia menyebut, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan banyak dana stunting dialokasikan untuk hak-hal yang tidak perlu. 

" Ini hasil audit BPKP. Ya untuk apa harus buang itu? Jadi tidak targeted," ujar Luhut dalam acara VPL ATA X-Plore, Senin (2/12).

Menabung Sambil Ditemani Grup Idola di Tabungan Bebas Biaya Kolaborasi JKT48

Baca Juga: Pemerintah Kucurkan Rp 34,41 Triliun Bansos Sembako untuk 18,71 Juta Jiwa

Dalam paparannya, Luhut menilai sekitar 49,5% dari anggaran tersebut dinilai belum efektif di tingkat pemerintah daerah (pemda).

Distribusi anggaran stunting yang mencakup berbagai tingkatan pemerintahan, yaitu kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 3,43 triliun, provinsi Rp 1,02 triliun, kabupaten/kota Rp 770,1 miliar, dan desa sebesar Rp 4,9 miliar.

Tidak hanya itu, ketidakakuratan atau bahkan absennya data menjadi hambatan efektivitas program pembangunan.

Baca Juga: Pemerintah Telah Kucurkan Dana Desa Rp 609,9 Triliun dalam 10 Tahun

Dalam paparannya, sekitar 44,4% subsidi LPG 3 Kg tersalurkan tidak tepat sasaran, sekitar 43,7% subsidi listrik yang tidak tepat sasaran serta 40,5% rumah tangga miskin yang tidak menerima sembako.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli