KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa penerapan reformasi digital berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) berpotensi menjadi game changer bagi tata kelola pemerintahan Indonesia.

Luhut menjelaskan, pemerintah telah menuntaskan kick-off implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Komite ini akan menjadi motor reformasi birokrasi berbasis government technology (GovTech) dengan pemanfaatan AI.

Jadi Sponsor Raya Run, Bank Raya Dorong Geliat Ekonomi Digital di Surabaya

Baca Juga: Luhut Sebut Program MBG Bisa Turunkan Ketimpangan Hingga 3,6%

Dari simulasi awal, pemerintah melihat adanya potensi penghematan Rp 350 triliun hingga Rp 400 triliun dari implementasi GovTech, terutama melalui efisiensi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.

"Kami melihat potensi penghematan angka yang sangat luar biasa. Jadi keinginan presiden mungkin untuk budget defisit itu lebih rendah dari pada yang ada sekarang," ujar Luhut kepada awak media di Jakarta, Selasa (26/8).

Baca Juga: Kemenkeu Catat Realisasi Defisit APBN Rp 23,45 Triliun Per Akhir Januari 2025

Ia menekankan, reformasi digital berbasis AI bukanlah pekerjaan mudah, karena memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga secara ketat.

Namun, Luhut optimistis program ini akan menurunkan defisit anggaran secara bertahap hingga 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News