KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pelaksanaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) di DKI Jakarta menjadi 10% belum berlaku. 

"Belum berlaku," kata Luhut dijumpai di Kantornya, Rabu (7/2). 

Luhut mengatakan bahwa kenaikan PBBKB ini awalnya dilakukan dalam mengurangi polusi udara di DKI Jakarta. 

Baca Juga: Kementerian ESDM Protes Pajak BBM Naik 10%

Hanya saja, ia menegaskan hingga saat ini pemerintah masih mencari strategi yang lebih tepat dalam mengatasi masalah gas buang atau emisi dari kendaraan. 

"Kita mau cari equilibriumnya apasih yang terbaik, kita lempar ke publik, apakah itu dengan menaikkan pajak sehingga orang pake EV lebih cepat, atau bikin peraturan tadi tempat parkir atau apa macem, kita lagi lihat," jelas Luhut. 

Diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, menetapkan tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. 

Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum paling tinggi 50% dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi. 

Baca Juga: Aturan Baru Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berpotensi Kerek Harga BBM

Untuk jenis bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB) tertentu, pemerintah dapat menyesuaikan tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam Perda dalam rangka stabilisasi harga. 

Nantinya penyedia BBKB, dalam hal ini produsen atau importir bahan bakar akan mengenakan pajak ini kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli