KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim, program makan bergizi gratis (MBG) mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6%.

Luhut menyebut, kehadiran MBG bukan sekadar program sosial, melainkan juga penggerak ekonomi daerah yang dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih berkelanjutan.

Meksi demikian, Ia menyebut keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi yang sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

KKI 2025 Fasilitasi Business Matching UMKM Rp 224 Miliar

“Guna memastikan keberlanjutan program MBG ini, saya juga meminta BGN (Badan Gizi Nasional) untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program ini tetap kuat dan akuntabel,” tutur Luhut dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/3).

Baca Juga: Ini Rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ke Prabowo Terkait Kebijakan Trump

Sebagai informasi, angka ketimpangan pendapatan penduduk Indonesia atau gini ratio makin melebar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada bulan September 2024 angkanya meningkat menjadi 0,381, dari Maret 2024 yang sebesar 0,379.

Adapun ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Ketimpangan di pedesaan mencapai 0,308 lebih tinggi 0,002 basis poin jika dibandingkan dengan maret 2024 yang mencapai 0,306.

Sedangkan ketimpangan di perkotaan mencapai 0,402 atau lebih tinggi 0,003 basis poin dari Maret 2024 yang mencapai 0,399.

Baca Juga: Family Office Jadi Jalan Februari 2025? Ini Kata Dewan Ekonomi Nasional

Sejalan dengan itu, Luhut menyebut, dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi sangat nyata di lapangan. Dari data yang ia dapatkan, peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian.

Saat ini, MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat, didukung oleh 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan dalam menjaga kualitas makanan dan memastikan distribusi yang lancar. Hingga akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

Baca Juga: Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Sebut Negara Lain Juga Lakukan Penghematan Anggaran

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News