KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo meluncurkan teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia bernama INA Digital dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta.

Jokowi menekankan pentingnya kemudahan birokrasi pelayanan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. Bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat pelayanan kepada masyarakat.

Jokowi menyoroti adanya 27.000 platform aplikasi di level pemerintah pusat maupun daerah yang tidak berjalan secara terintegrasi. Tercatat, pada tahun ini saja anggaran sebesar Rp 6,2 triliun digunakan untuk membuat aplikasi atau membuat platform baru.

Baca Juga: Sukses Transformasi Digital, Peruri Siap Jalani Penugasan Sebagai GovTech Indonesia

Sebab itu, Jokowi menginstruksikan jajaran pemerintahan untuk berhenti menciptakan platform aplikasi baru per tahun 2024. Hal ini guna mempercepat pelayanan publik dan meminimalisasi birokrasi yang rumit. 

"Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan, mulai tahun ini—sudah saya sampaikan di Januari yang lalu—berhenti membuat aplikasi baru," ujar Jokowi, Senin (27/5).

Selanjutnya, Jokowi menegaskan bahwa kehadiran GovTech INA Digital akan berperan penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia dengan memperkuat digitalisasi sistem pelayanan publik. 

GovTech tersebut akan mengakselerasi integrasi sistem layanan digital di sejumlah layanan prioritas.

Baca Juga: Transformasi Digital Dinilai Jadi Keharusan untuk Mengelola Organisasi

"Di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha, ada perpajakan, dan lain-lainnya. Memang ini adalah tahap awal kita memulai. Tapi enggak apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap, yang penting dimulai dulu. ASN-nya, ASN digitalnya juga disiapkan," jelas Jokowi.

Jokowi juga menginstruksikan jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. 

Sebab, negara tidak akan maju jika pemerintah masih menggunakan praktik-praktik lama yang menghambat efisiensi.

"Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya, enggak boleh lagi. Enggak akan maju kita kalau kita masih egosentrik, itu kita pelihara. Jadi sekali lagi, tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset-mindset lama," pungkas Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli