JAKARTA. Lusa esok, Rabu (27/8) Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali mengadakan sidang uji Undang-Undang (UU) No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Sidang yang tertunda lebih dari sebulan ini akan mendengarkan keterangan DPR dan Ahli serta saksi dari Pemohon. Lantas, bagaimana sikap dan reaksi pengusaha benih?

Seperti diketahui, pengusaha benih hortikultura menolak pembatasan investasi asing di subsektor hortikultura sebesar 30% sesuai dengan UU No 13 Tahun 2010 Pasal 100 ayat 3 dan Pasal 131 ayat 2. Jika MK mengetuk palu atas UU, perusahaan asing diwajibkan melepas aset mayoritas mereka dan menyisahkan sisa 30%.

Glenn Pardede, Presiden Direktur PT East West Seed Indonesia (Ewindo) mengatakan, jika UU Hortikultura ini benar-benar membatasi kepemilikan asing, maka petani yang paling akan dirugikan. Sebab, kata Glenn saat ini petani masih membutuhkan benih yang berkualitas.

Glenn menjelaskan, Indonesia memiliki karakteristik pertanian berbeda. Tantangan iklim dan tingginya penggunaan pestisida di kalangan petani memberikan tantangan bagi produsen benih untuk menciptakan benih yang unggul dan tahan akan gangguan hama.

Untuk menciptakan benih yang unggul dan berkualitas diperlukan investasi yang besar, mulai dari breeding, riset dan teknologi.

Sementara opsi atau pilihan untuk mengandeng perusahaan lokal, dinilai Glenn bukan solusi tepat. Baginya, bukan sekedar nilai asset yang harus dikurangi jumlah kepemilikan asing. Namun persoalannya adalah riset dan pengetahuan yang telah dilakukan perusahan selama ini.

"Riset dan pengetahuan tersebut biayanya sangat mahal," imbuh Glenn.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie