JAKARTA. Anda pengusaha yang bergerak di bidang konstruksi, khususnya pembangunan infrastruktur dan berharap mendapatkan insentif fiskal khusus dari pemerintah, ada baiknya mengurungkan niat.
Pasalnya, Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) bagi Sektor Industri Tertentu dan Daerah Tertentu. "Peraturan itu jangan disebar-sebar, dimasukkan dalam satu PP saja. Kalau tidak, nanti akan kesulitan mengorganisirnya. Tinggal sektornya nanti yang dikaji ulang," ucap Darmin, Jumat (17/10). Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Bidang Infrastruktur Bambang Susantono mengatakan bahwa pemerintah sendiri menyadari, kalau ingin mendongkrak investasi di bidang infrastruktur, sebenarnya yang dibutuhkan adalah adanya pembenahan di bidang pertanahan. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembenahan juga terhadap kerangka regulasi dan skema penjaminannya, yang dilakukan melalui institusi guarantee fund dan infrastructur fund.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News 
