KONTAN.CO.ID - PARIS. Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan pernyataan tegas bahwa Paris tidak akan pernah ikut serta dalam operasi militer untuk membuka blokade Selat Hormuz di tengah berkecamuknya konflik bersenjata saat ini. Langkah ini sekaligus mementahkan klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebut Prancis bersedia membantu upaya Washington.

Dalam sebuah acara di Gedung Putih, Senin (16/3), Trump sebelumnya mengklaim telah berkomunikasi dengan Macron. Trump bahkan memberi nilai "8 dari 10" atas sikap Macron yang mendorong sekutu untuk mengamankan Selat Hormuz, sembari menyiratkan bahwa Paris akan bergabung dalam koalisi militer pimpinan AS.

"Kami bukan pihak dalam konflik tersebut. Oleh karena itu, Prancis tidak akan pernah ikut serta dalam operasi untuk membuka atau membebaskan Selat Hormuz dalam konteks saat ini," tegas Macron dalam rapat kabinet membahas konflik Timur Tengah, Selasa (17/3).

Strategi Koalisi Pasca-Perang

Kirim THR Pakai ShopeePay Berpeluang Dapat Bonus Saldo Rp10 Ribu

Prancis justru sedang menggalang kekuatan untuk membentuk koalisi sendiri guna menjaga keamanan Selat Hormuz begitu situasi stabil, tanpa melibatkan peran dominan AS.

"Begitu situasi mereda—artinya saat serangan udara utama telah berhenti—kami siap bersama negara-negara lain mengambil tanggung jawab atas sistem pengawalan," tambah Macron.

Langkah ini diambil di tengah eskalasi perang AS-Israel melawan Iran yang kian memanas. Iran dilaporkan telah melancarkan serangan balasan terhadap Israel, pangkalan militer AS, serta negara-negara Teluk menggunakan drone, rudal, dan ranjau laut. Aksi ini efektif melumpuhkan jalur pelayaran yang mengangkut seperlima (20%) pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) global, yang memicu lonjakan harga energi dunia.

Misi Independen dan Diplomasi

Pejabat militer Prancis menegaskan bahwa aset tempur mereka tidak akan dikerahkan untuk membuka kembali selat dengan paksa. "Kami memisahkan tindakan kami dari operasi AS dan Israel. Kami bertindak secara mandiri," ungkap sumber tersebut.

Prancis telah memulai konsultasi intensif dengan negara-negara Eropa, India, dan negara Arab Teluk dalam sepekan terakhir. Tujuannya adalah menyusun skema di mana kapal perang dapat mengawal kapal tanker komersial secara internasional. Namun, Macron menekankan bahwa misi ini memerlukan prasyarat ketat: gencatan senjata atau de-eskalasi konflik, serta diskusi mendalam dengan Teheran.

Di sisi lain, Uni Eropa (UE) tampaknya mulai menarik diri dari keterlibatan militer aktif di kawasan. Para menteri luar negeri UE sepakat untuk tidak memperpanjang mandat misi Aspides di Laut Merah melampaui jadwal saat ini, sebuah misi yang sebelumnya dibentuk pada 2024 untuk melindungi kapal dari serangan kelompok Houthi.