KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM) Seluruh Indonesia menyatakan hanya bersedia bertemu dengan Presiden Joko Widodo apabila pertemuan dilakukan secara terbuka alias dapat disaksikan langsung masyarakat luas. Demikian diungkapkan Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia Muhammad Nurdiyansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9). "Menyikapi ajakan pertemuan dengan Presiden Jokowi, Aliansi BEM Seluruh Indonesia hanya bersedia bertemu dengan Presiden apabila dlaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional," kata Nurdiyansyah.
Baca Juga: Dipulangkan setelah ditangkap polisi, Ananda Badudu bilang beruntung punya privelese Nurdiyansyah menambahkan, sesungguhnya setiap aspirasi mahasiswa berasal dari kantung-kantung kegelisahan masyarakat akibat tidak sesuainya kebijakan negara dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Serangkaian aksi demonstrasi ini tidak akan terjadi apabila negara mau membuka diri serta mampu mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ia menyebut, berbagai diskusi kritis, tulisan yang beredar dan rekomendasi kebijakan sudah kerap diajukan. Hanya saja, selama ini suara mahasiswa tidak banyak dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan negara. "Akhirnya, mahasiswa datang kepada penguasa menuntut ruang partisipasi yang memungkinkan suara mahasiswa bisa didengarkan. Akan tetapi, baru saja beredar instruksi dari Menristekdikti yang mengancam rektor untuk menertibkan mahasiswa yang ingin mengartikulasikan pikiran di arena publik," kata dia.
Baca Juga: Garda: Jakarta siaga 1, pengemudi Ojol tahan diri dulu Dalam sejarah lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, Nurdiyansyah menyebut ruang dialog dengan pemerintah sangat terbatas. Aliansi BEM Seluruh Indonesia pernah diundang ke Istana Negara satu kali pada 2015. Akan tetapi, undangan tersebut dilakukan di ruang tertutup. "Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah. Kami belajar dari proses ini serta tidak ingin jadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik, sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan," kata Presiden Mahasiswa IPB ini. Ardiansyah juga merasa tuntutan yang diajukan mahasiswa tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan juga jalur media. Tuntutan itu, di antaranya yakni menolak pengesahan RKUHP dan UU KPK hasil revisi. "Sehingga sejatinya, yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemuan yang penuh negosiasi, melainkan sikap tegas Presiden terhadap tuntutan mahasiswa. Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan," kata dia.
Baca Juga: Ini cuitan Dandhy, sutradara Sexy Killers yang dipersoalkan polisi Presiden Jokowi sebelumnya mengaku akan bertemu dengan perwakilan mahasiswa yang dalam beberapa hari terakhir melakukan aksi unjuk rasa menolak revisi UU KPK dan RKUHP. Pertemuan akan digelar Jumat (27/9) hari ini. "Besok (hari ini), kami akan bertemu dengan para mahasiswa terutama dari BEM," kata Jokowi usai bertemu sejumlah tokoh di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9). Jokowi menyampaikan apresiasi terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di berbagai daerah. Jokowi memastikan masukan yang disampaikan mahasiswa sudah ia tampung. Misalnya terkait revisi KUHP, Jokowi sudah meminta DPR menunda pengesahannya untuk menampung kembali masukan dari masyarakat.
Baca Juga: Mantan vokalis Banda Neira Ananda Badudu ditangkap polisi Adapun, revisi UU KPK yang sudah terlanjur disahkan menjadi UU, Jokowi masih mempertimbangkan untuk mencabutnya dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). (Ihsanuddin) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul
"Mahasiswa Ogah Bertemu Presiden Jokowi di Ruang Tertutup", Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto