KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad tampak siap untuk merebut kembali posisinya sebagai perdana menteri Malaysia, hingga pesaingnya, Anwar Ibrahim, bisa mengklaim posisi itu.

Pada Rabu (26/2), melansir South China Morning Post, Mahathir mengumumkan bahwa ia mendapat dukungan dari koalisi yang mendukung Mathathir sebelumnya.

Dalam keterangannya, Mahathir mengatakan dirinya berharap untuk memimpin pemerintahan non-partisan yang memprioritaskan kepentingan nasional.

Perdana Menteri Malaysia sementara itu mengatakan "benar atau salah, partai politik dan politik harus dikesampingkan untuk saat ini".

Baca Juga: Mahathir merasa belum waktunya untuk mundur sebagai Perdana Menteri Malaysia

"Jika diizinkan, saya akan mencoba untuk membentuk pemerintahan non-partisan yang tidak memihak pihak mana pun. Hanya kepentingan nasional yang akan diprioritaskan, inilah yang akan saya coba lakukan,” katanya dalam pidato yang disiarkan televisi kemarin.

Di bawah konvensi Malaysia, perdana menteri adalah individu yang dapat memimpin mayoritas dari 222 anggota parlemen. Hingga Rabu siang, Mahathir adalah satu-satunya pria yang kelihatannya bisa melakukan itu.

Baca Juga: Koalisi Pakatan Harapan usung Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri Malaysia

Akan tetapi dalam intervensi dramatis pada Rabu malam, koalisi pendukung Mahathir, Pakatan Harapan mengatakan bahwa alih-alih mendukung Mahathir seperti yang telah dijanjikan, sekarang mereka akan meminta raja untuk menunjuk Anwar sebagai perdana menteri berikutnya.

Dijelaskan bahwa mereka telah membuat keputusan setelah Mahathir menolak untuk menghadiri pertemuan dewan presiden koalisi pada hari Selasa.

Baca Juga: UMNO: Mahathir telah gagal, kami tidak ingin pemerintahan munafik dibentuk

“Koalisi tetap berkomitmen pada aspirasi dan mandat rakyat untuk memimpin negara menuju masa depan yang lebih baik dari semua sudut ekonomi, politik dan sosial. Kami tidak akan mengkhianati kepercayaan ini,” kata koalisi dalam sebuah pernyataan.

Analis politik mengatakan, perkembangan terakhir meningkatkan kemungkinan digelarnya pemilihan umum untuk menyelesaikan kebuntuan politik. "Ini adalah perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam politik Malaysia, dan hal-hal yang mungkin menjadi lebih membingungkan lagi," kata Tom Pepinsky, seorang profesor pemerintahan di Universitas Cornell yang mempelajari politik Asia Tenggara kepada South China Morning Post.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie