KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Plt Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengajak BPKP untuk turut mengawal kelanjutan proyek penyediaan BTS 4G Kementerian Kominfo.

Menurut Mahfud, salah satu hal yang menyebabkan adanya kasus dugaan korupsi BTS 4G karena tidak adanya pendampingan dalam proses pelaksanaan proyek. Ia menyebut, kementerian lain aman karena sebelum memulai proyek meminta pendampingan dan/atau audit terlebih dahulu kepada BPKP.

Pendampingan dan/atau audit yang dimaksud di antaranya terkait kesesuaian antara harga dengan spesifikasi barang/jasa yang akan digunakan dalam pembangunan suatu proyek infrastruktur.

“Ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan,” ujar Mahfud dalam konferensi pers, Selasa (23/5).

Baca Juga: Mahfud MD Pastikan Proyek BTS 4G Kominfo Tetap Dilanjutkan

Mahfud menyatakan, mulai saat ini akan mempersilahkan BPKP dan aparat penegak hukum untuk ikut mengawal dan mendampingi kelanjutan proyek BTS 4G. Termasuk untuk menyelesaikan kasus hukum yang saat ini tengah diproses di Kejaksaan Agung.

Mahfud menceritakan, pada tahap awal anggaran yang telah dikeluarkan untuk penyediaan proyek BTS 4G sekitar Rp 10 triliun. Dari jumlah itu, anggaran yang digunakan dengan dengan belanja yang benar sekitar Rp 2 triliun.

Sisanya, berdasarkan perhitungan BPKP sekitar Rp 8 triliun anggaran yang dinilai menguap menjadi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G.

“Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu,” jelas Mahfud.

Dihubungi secara terpisah, VP Corporate Communication Telkom Indonesia, Andri Herawan Sasoko mengatakan, Telkom selaku Badan Usaha Milik Negara berkomitmen mendukung pemerataan konektivitas digital hingga ke seluruh Indonesia, termasuk wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

Baca Juga: Dana Kasus BTS 4G Mengalir ke Tiga Parpol? Mahfud MD: Itu Gosip Politik

Andri menyebut, Telkom melaksanakan komitmen pembangunan secara mandiri melalui penyediaan berbagai infrastruktur jaringan seperti fiber optik, BTS, satelit, dan infrastruktur lainnya.

“Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan ekonomi digital di Indonesia melalui pemerataan jaringan infrastruktur telekomunikasi,” ucap Andri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi