JAKARTA. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mengatakan, pengujian UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah bisa tetap berjalan meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerbitkan Peraturan pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada. Perppu, kata Mahfud, masih menunggu persetujuan DPR. "Masih bisa berjalan karena UU tersebut sudah punya nomor, sedangkan Perppu nomor 1 tahun 2014 itu masih menunggu persetujuan DPR," kata Mahfud, seperti dikutip Antara, Jumat (3/10). Mahfud menilai, setelah terbitnya Perppu, kemungkinan masih akan ada perdebatan terkait problem hukum karena Perppu itu mencabut UU Pilkada.
Mahfud: Uji materi UU Pilkada masih bisa berlanjut
JAKARTA. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mengatakan, pengujian UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah bisa tetap berjalan meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerbitkan Peraturan pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada. Perppu, kata Mahfud, masih menunggu persetujuan DPR. "Masih bisa berjalan karena UU tersebut sudah punya nomor, sedangkan Perppu nomor 1 tahun 2014 itu masih menunggu persetujuan DPR," kata Mahfud, seperti dikutip Antara, Jumat (3/10). Mahfud menilai, setelah terbitnya Perppu, kemungkinan masih akan ada perdebatan terkait problem hukum karena Perppu itu mencabut UU Pilkada.