KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih belum mantap menerapkan kebijakan pengetatan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Maju mundur rencana kebijakan agar BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran ini tercatat sudah beberapa bulan lalu bergulir. Bahkan, pernah direncanakan diterapkan pada Agustus 2024 dan mundur pada 1 Oktober 2024. Teranyar, kebijakan ini justru bakal dieksekusi di tangan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, untuk kebijakan pengetatan BBM bersubsidi sampai sekarang masih dalam pembahasan oleh pemerintah.

Sebab, beleid terkait BBM bersubsidi ini masih digodok supaya ketika dirilis, aturannya bisa mencerminkan keadilan.

Keadilan yang dimaksud adalah dengan target BBM bersubsidi tepat sasaran.

Baca Juga: Luhut Buka-bukaan, Sebut Indonesia Sudah Hampir dapat Pengganti BBM Jenis Baru

“Jangan sampai tidak tepat sasaran. Feeling saya sih belum akan diterapkan (pada 1 Oktober 2024),” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (20/9).

Bahlil menambahkan, formulasi kebijakan pengetatan BBM bersubsidi harus tepat sasaran ke petani dan nelayan.

“Nah, karena itu sekarang kita lagi godok,” tandasnya.

Di sisi lain, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, kuota BBM subsidi dijaga agar distribusinya dapat berjalan baik dan tepat sasaran.

Tahun lalu, Pertamina berhasil mengendalikan penyaluran bbm bersubsidi di bawah kuota yang ditetapkan pemerintah dengan cara digitalisasi, termasuk QR Code untuk Solar.

“Tahun ini kita juga dorong QR Code untuk Pertalite. Kita harapkan bisa lebih optimal lagi penyaluran bbm bersubsidi lebih tepat sasaran sehingga kita bisa jaga kuota,” kata Fadjar saat dihubungi Kontan, Jumat (20/9).

Fadjar tak memberikan detail angka kuota penyaluran BBM bersubsidi akan cukup setelah kabar pengetatan BBM bersubsidi baru yang bakal diterapkan pada pemerintahan Prabowo.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Eddy Soeparno menambahkan, penyaluran BBM secara tetap sasaran ini mengadung subsidi dari pemerintah yang diberikan dan dinikmati oleh masyarakat umum yang sesungguhnya mampu untuk membeli jenis BBM yang  lebih tinggi.

“Oleh karena itu, nanti akan ada penyaluran BBM tepat sasaran. Jadi lebih kepada pemberian akses kepada masyarakat yang tidak mampu untuk bisa membeli BBM bersubsidi,” kata Eddy kepada Kontan, Jumat (20/9).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari