KONTAN.CO.ID - LONDON. Drama panjang keinginan Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit semakin berlarut. Terbaru Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengirimi surat yang tidak ditandatangani ke Uni Eropa. Mengutip
Reuters pada Minggu (20/10), surat itu Johnson tulis guna meminta penundaan Brexit. Namun Ia menambahkan catatan bahwa Ia tidak ingin eksistensi Brexit dianggap sangat korosif.
Baca Juga: Secara mengejutkan, Trump membatalkan rencana jadi tuan rumah pertemuan G7 tahun 2020 Johnson sebelumnya menyatakan peribahasa dia ‘lebih baik mati di selokan’ daripada meminta perpanjangan Brexit yang jatuh pada 31 Oktober mendatang. Sayangnya, Johnson harus menarik kata-katanya. Ia terpaksa mengiringi surat tersebut lantaran undang-undang yang disahkan bulan lalu oleh lawan politik. UU ini mengamanatkannya untuk mengirimi surat ke Uni Eropa meminta untuk mendorong kembali batas waktu ke 31 Januari 2020 setelah anggota parlemen menggagalkan usahanya untuk melewati kesepakatan perceraian Uni Eropa pada hari Sabtu lalu. Dalam langkah luar biasa yang menunjukkan Brexit yang mencengkeram Inggris, Johnson mengirim total tiga surat kepada Donald Tusk, presiden Dewan Eropa. Pertama, catatan sampul singkat dari utusan Uni Eropa Inggris yang menjelaskan bahwa pemerintah hanya mematuhi undang-undang itu. Kedua, salinan teks yang tidak ditandatangani yang oleh undang-undang itu dikenal sebagai Benn Act, memaksanya untuk menulis. Surat ketiga di mana Johnson mengatakan bahwa dia tidak menginginkan perpanjangan. "Saya telah menjelaskan sejak menjadi Perdana Menteri dan menjelaskan kepada parlemen lagi hari ini, pandangan saya, dan posisi Pemerintah, bahwa perpanjangan lebih lanjut akan merusak kepentingan Inggris dan mitra Uni Eropa kami, dan hubungan antara kami," kata Johnson. dalam surat ketiga yang ditandatanganinya.
Baca Juga: Ibu kota diguncang kerusuhan, Presiden Cile menyatakan keadaan darurat Johnson berencana untuk mengadakan pemilihan awal, mengatakan ia yakin bahwa proses mendapatkan undang-undang Brexit melalui parlemen Inggris akan selesai sebelum 31 Oktober, menurut surat itu.
Tusk mengatakan dia telah menerima permintaan dari Johnson. "Saya sekarang akan mulai berkonsultasi dengan para pemimpin Uni Eropa tentang bagaimana bereaksi," katanya di Twitter. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan kepada Johnson bahwa Paris membutuhkan klarifikasi cepat tentang situasi setelah pemungutan suara Sabtu, seorang pejabat di kepresidenan Prancis mengatakan kepada
Reuters. "Dia mengisyaratkan penundaan tidak akan menarik perhatian siapa pun," kata pejabat itu. Namun, kecil kemungkinan 27 negara anggota UE akan menolak permintaan penundaan Inggris.
Baca Juga: Batal di Israel, Miss Universe 2019 akan digelar di Amerika Serikat Editor: Tendi Mahadi