KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Panas bumi dinilai berpotensi menjadi tulang punggung dalam transisi energi ke depannya. Selain potensinya yang terhitung besar, kehadiran regulasi dan insentif dinilai dapat mendorong pemanfaatan panas bumi.

Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan Indonesia tergolong lebih agresif dibanding negara lain untuk pengembangan panas bumi.

Saat ini kapasitas PLTP nasional mencapai 2.175 MW dan baru ada tambahan dari PLTP Sorik Marapi. Kendati demikian, diakui upaya pengembangan juga dihadapkan sejumlah tantangan seperti lingkungan dan status kawasan hutan. 

"Tantangan sampai kapanpun akan ada, dinamika masyarakat juga semakin kuat, tapi dengan sinergi berbagai pihak dapat dikelola dengan baik tantangan tersebut," kata Dadan dalam diskusi Urgensi Transisi Energi ke Panas Bumi yang digelar virtual, Kamis (29/7).

Pemerintah, lanjut dia, akan mendukung pengembangan panas bumi dengan berbagai insentif yang dimungkinkan. Tarif yang yang sekarang sedang disusun pemerintah, khususnya dalam bentuk Peraturan Presiden.

Baca Juga: Proyek eksisting masih jadi tulang punggung investasi panas bumi

“Kami pastikan balik modalnya cepat, tapi juga memaksimalkan kemampuan negara, sehingga angka tidak stay di angka yang tinggi. Sedang dipikir, saya ingin seperti yang di migas, ada komitmen untuk menambah cadangan,” ungkap Dadan.

Panas bumi dinilai banyak kemiripan dengan migas, sehingga cadangan semakin bertambah. Eksplorasi yang dilakukan pemerintah sedang berjalan, di Nage dan Cisolok. Ini diharapkan bisa memberikan penyesuaian dari sisi harga.

“Harga panas bumi, saat ini sedang saya lunakan. Saya akan dorong panas bumi yang layak secara keekonomian-nya, sehingga bisa memanfaatkan panas bumi itu sebagai baseload. Keekonomian nya win win dari sisi konsumen dan produsen,” katanya.  

Editor: Anna Suci Perwitasari