KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal IV-2020 tercatat mencapai US$ 417,5 miliar. Jumlah ini meningkat dari utang luar negeri pada kuartal III-2020 yang sebesar US$ 408,5 miliar. Utang luar negeri ini terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$ 209,2 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) yang capai US$ 208,3 miliar. Bank Indonesia (BI) mencatat, ULN pada periode Oktober-Desember 2020 tersebut tumbuh 3,5% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).
Walau naik, namun pertumbuhan utang luar negeri ini menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yang sebesar 3,9% yoy. “Perlambatan pertumbuhan ULN tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN swasta,” ujar Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Senin (15/2). Terperinci, ULN swasta pada akhir kuartal IV-2020 tercatat naik 3,8% yoy atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yang sebesar 6,2% yoy. Perkembangan ini didorong oleh melambatnya pertumbuhan utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) serta kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan (LK) yang lebih dalam. Pada akhir kuartal IV-2020, ULN PBLK hanya naik 6,4% yoy, melambat dari pertumbuhan di periode Juli-September 2020 yang sebesar 8,4% yoy.
Baca Juga: Gubernur BI: Neraca pembayaran tahun 2020 bakal surplus Selain itu, kontraksi ULN LK tercatat 4,7% yoy, lebih besar dari kontraksi sebelumnya yang sebesar 0,9% yoy. Berdasarkan sektornya, ULN terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian. Ini memberi kontribusi 77,1% dari total ULN swasta. Di sisi lain, ULN pemerintah tumbuh lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya. Pada kuartal terakhir tahun lalu, ULN pemerintah tercatat US$ 206,4 miliar atau tumbuh 3,3% yoy, lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal III-2020 yang sebesar 1,6% yoy. Perkembangan ini didukung oleh masuknya aliran modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang menunjukkan terjaganya kepercayaan investor pada kondisi dalam negeri.
“Di samping adanya penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN),” jelas Erwin. Erwin menambahkan, ULN pemerintah tetap dikelola secar ahati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja priroritas, diantaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan pangsa 23,9% dari total ULN pemerintah. Kemudian untuk sektor konstruksi dengan kontribusi 16,7%, sektor jasa pendidikan dengan kontribusi 16,7%, dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi 11,9%, serta sektor jasa keuangan dan asuransi yang mencakup 11,1% dari total ULN pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Anna Suci Perwitasari