KONTAN.CO.ID - KOPENHAGEN. Pemerintah Denmark sepertinya mulai resah dengan aksi pembakaran kitab suci Al-Quran di negaranya. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, mengatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan aturan hukum agar aksi tersebut bisa dicegah.

Kepada kanal berita lokal, DR, hari Minggu (30/7), Rasmussen mengatakan bahwa nantinya diharapkan pihak berwenang memiliki cara yang legal untuk mencegah aksi pembakaran Al-Qur'an oleh sejumlah aktivis anti-Islam.

"Pembakaran (Al-Quran) adalah tindakan yang sangat ofensif dan sembrono yang dilakukan oleh beberapa individu. Beberapa individu ini tidak mewakili nilai-nilai yang dibangun masyarakat Denmark," kata Rasmussen dalam pernyataan terpisah, dikutip Reuters.

Dia menambahkan, pemerintah Denmark akan menjajaki kemungkinan campur tangan mereka dalam kasus penghinaan negara, budaya, dan agama, terutama jika aksi tersebut menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan bagi Denmark.

Baca Juga: Perayaan Idul Adha di Swedia Diwarnai Aksi Pembakaran Al-Quran

Denmark dan Swedia menjadi sorotan internasional dalam beberapa pekan terakhir karena munculnya gerakan anti-Islam, di mana para aktivisnya melakukan aksi pembakaran Al-Quran di depan kedutaan negara tertentu.

Kedua negara kompak menyampaikan penyesalan atas aksi tersebut, namun tidak bisa berbuat apa-apa karena terhalang oleh aturan yang mereka buat terkait kebebasan berbicara dan berpendapat.

Terkait aturan itu, Rasmussen merasa bahwa aturan pencegahan nantinya juga harus sejalan dengan prinsi kebebasan berbicara yang dipromosikan Denmark.

"Tindakan apa pun yang diambil tentu saja harus dilakukan dalam kerangka kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi. Cara yang diambil tidak mengubah fakta bahwa kebebasan berekspresi di Denmark memiliki ruang lingkup yang sangat luas," ungkapnya.

Baca Juga: Israel Memanas, Aksi Protes Anti-Pemerintah Terus Disuarakan

Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson pada hari Minggu mengatakan bahwa dia telah mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen terkait masalah tersebut. Keduanya menyatakan sepakat bahwa situasinya berbahaya.

Pemerintah Swedia mengatakan bahwa mereka akan memeriksa apakah mereka dapat mengubah Undang-Undang Ketertiban Umum Swedia untuk memberikan kemungkinan kepada polisi untuk menghentikan demonstrasi yang mengancam keamanan Swedia.

"Kita perlu mengambil langkah-langkah untuk memperkuat ketahanan kita. Pada akhirnya ini adalah tentang mempertahankan masyarakat kita yang bebas dan terbuka, demokrasi kita dan hak warga negara kita atas kebebasan dan keamanan," kata Kristersson.