KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Polemik penolakan Rancangan Undang-undang ekstradisi China di Hong Kong makin runyam. Terbaru, pasca mengelar rapat umum, para demonstran sudah memanggil masa lebih banyak lagi untuk turun ke lapangan dan melakukan aksi mogok kerja pada Senin (5/8).

Mengutip South China Morning Post pada Minggu (4/8), setidaknya aksi mogok akan melibatkan 14.000 orang dari 20 sektor. Mereka telah bersumpah untuk bergabung dengan aksi penolakan terhadap RUU ekstradisi. Himbauan ini telah disampaikan oleh serikat pekerja operator transportasi dan pekerja sosial.

Baca Juga: AS menuduh China sebagai predator ekonomi dan telah mengacaukan kawasan Indo-Pasific

Lebih lanjut, para pengunjuk rasa akan melancarkan serangan di delapan distrik - Admiralty, Mong Kok, Sha Tin, Tai Po, Tsuen Wan, Wong Tai Sin, Tuen Mun dan sekitar taman hiburan Hong Kong Disneyland Resort.

Polisi mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka telah menerima permohonan untuk demonstrasi dari enam distrik dan mengeluarkan surat tidak keberatan untuk Admiralty, Wong Tai Sin dan Tuen Mun.

Warga Hongkong telah lama menempatkan pekerjaan sebagai prioritas. Tetapi sekarang beberapa orang mendukung lima tuntutan gerakan anti-ekstradisi.

Termasuk penarikan penuh RUU yang sekarang ditinggalkan. Mereka juga meminta penyelidikan independen terhadap penggunaan kekuatan polisi oleh para demonstran.

Pada hari Sabtu, sejumlah orang dalam konferensi pers mengatakan telah mengumpulkan 14.000 penduduk setempat dari lebih dari 20 sektor, dan beberapa sudah mengajukan cuti untuk mengambil bagian dalam pemogokan.

Baca Juga: Perusahaan Warren Buffett pun tak luput dari dampak perang dagang

Seorang juru bicara panitia pemogokan yang hanya menyebut namanya Chan, mengatakan mereka tidak punya pilihan selain mogok karena pemerintah tidak mengindahkan tuntutan masyarakat.

“Berbagai sektor telah mengekspresikan pandangan mereka dengan cara yang paling damai. Tapi, pemerintah tidak mendengarkan mereka, Banyak pengunjuk rasa diserang dengan kekerasan, dan dianiaya oleh tirani. Ketika masyarakat menjadi seperti ini, kita perlu melumpuhkannya sementara untuk memaksa pemerintah menghadapi masalah," ujarnya.

Pada acara yang sama, seseorang dari industri asuransi yang mengidentifikasi dirinya sebagai Poon, mengatakan ia berharap pengusaha tidak akan menghukum pekerja mereka karena mengambil bagian dalam pemogokan.

“Beberapa perusahaan asuransi garis depan berspesialisasi dalam klien dari daratan Tiongkok, yang mempercayai sistem hukum Hong Kong. Tetapi pemerintah di sini telah berulang kali menentang aturan hukum kami. Saya harap perusahaan asuransi berhenti bertemu klien mereka selama sehari dan mogok, ”katanya.

Baca Juga: Jepang dan AS membidik kesepakatan tarif sapi hingga otomotif pada September nanti

Editor: Tendi Mahadi