KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pada Senin (23/9/2024), Departemen Perdagangan AS diperkirakan akan mengusulkan pelarangan perangkat lunak dan perangkat keras China untuk kendaraan yang terhubung dan otonom di jalan-jalan Amerika karena masalah keamanan nasional. 

Hal tersebut diungkapkan oleh dua sumber kepada Reuters.

Diberitakan, Pemerintahan Biden telah menyuarakan kekhawatiran serius tentang pengumpulan data oleh perusahaan-perusahaan China tentang pengemudi dan infrastruktur AS, serta potensi manipulasi asing terhadap kendaraan yang terhubung ke internet dan sistem navigasi.

Menurut dua sumber tersebut, peraturan yang diusulkan akan melarang impor dan penjualan kendaraan dari China dengan perangkat lunak atau perangkat keras komunikasi utama atau sistem mengemudi otomatis.

Kedua sumber tersebut menolak disebutkan namanya karena keputusan tersebut belum diungkapkan kepada publik.

Langkah tersebut merupakan eskalasi signifikan dalam pembatasan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat terhadap kendaraan, perangkat lunak, dan komponen China. 

Pada minggu lalu, pemerintahan Biden memberlakukan kenaikan tarif yang tajam pada impor China, termasuk bea masuk 100% pada kendaraan listrik serta kenaikan baru pada baterai EV dan mineral utama.

Baca Juga: Dolar AS Masih Lesu, Begini Prospek Mata Uang Emerging Market

Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan pada bulan Mei bahwa risiko perangkat lunak atau perangkat keras China pada kendaraan AS yang terhubung sangatlah signifikan.

"Anda dapat membayangkan hasil yang paling buruk secara teoritis jika Anda memiliki beberapa juta mobil di jalan dan perangkat lunaknya dinonaktifkan," katanya.

Presiden Joe Biden pada bulan Februari memerintahkan penyelidikan apakah impor kendaraan China menimbulkan risiko keamanan nasional atas teknologi mobil yang terhubung. Biden juga menitahkan pengecekan lanjutan apakah perangkat lunak dan perangkat keras tersebut harus dilarang di semua kendaraan di jalan AS.

"Kebijakan China dapat membanjiri pasar kita dengan kendaraannya, yang menimbulkan risiko bagi keamanan nasional kita," kata Biden sebelumnya. "Saya tidak akan membiarkan itu terjadi selama saya menjabat."

Menurut sumber tersebut, Departemen Perdagangan AS berencana memberi publik waktu selama 30 hari untuk berkomentar sebelum finalisasi aturan. 

Baca Juga: Tarif Sarung Tangan China Diperkirakan Naik, Begini Rekomendasi Saham MARK dan HALO

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie