JAKARTA. Setelah memutuskan menghentikan sejumlah kerjasama militer dan intelijen dengan Australia, Presiden Susilo BambangĀ Yudhoyono (SBY) akan mengirimkan surat resmi yang meminta penjelasan atas penyadapan kepada Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott. Surat tersebut akan dikirim malam ini, Rabu (20/11). Dalam surat tersebut, SBY meminta agar pemerintah Australia menjelaskan kepada Indonesia mengapa menyadap para pejabat tinggi di Indonesia. "Jadi penjelasan itu harus ditunjukkan kepada bangsa Indonesia, bukan kepada komunitas di Australia," tutur SBY dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Rabu (20/11). Menurut SBY, masalah penyadapan itu sangat serius, sebab bukan saja melanggar hukum internasional, tapi juga melanggar hak asasi manusia. Orang nomor satu di negeri ini itu berharap, pemerintah Australia akan memberikan respons yang baik kepada Indonesia pasca menerima surat resmi tersebut. Sebab, berbarengan dengan surat itu, Pemerintah Indonesia telah menghentikan kerjasama militer dan pertukaran informasi intelijen dengan Australia secara sepihak.
Malam nanti, SBY akan kirim surat ke Tony Abbott
JAKARTA. Setelah memutuskan menghentikan sejumlah kerjasama militer dan intelijen dengan Australia, Presiden Susilo BambangĀ Yudhoyono (SBY) akan mengirimkan surat resmi yang meminta penjelasan atas penyadapan kepada Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott. Surat tersebut akan dikirim malam ini, Rabu (20/11). Dalam surat tersebut, SBY meminta agar pemerintah Australia menjelaskan kepada Indonesia mengapa menyadap para pejabat tinggi di Indonesia. "Jadi penjelasan itu harus ditunjukkan kepada bangsa Indonesia, bukan kepada komunitas di Australia," tutur SBY dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Rabu (20/11). Menurut SBY, masalah penyadapan itu sangat serius, sebab bukan saja melanggar hukum internasional, tapi juga melanggar hak asasi manusia. Orang nomor satu di negeri ini itu berharap, pemerintah Australia akan memberikan respons yang baik kepada Indonesia pasca menerima surat resmi tersebut. Sebab, berbarengan dengan surat itu, Pemerintah Indonesia telah menghentikan kerjasama militer dan pertukaran informasi intelijen dengan Australia secara sepihak.