KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Malaysia akan merevisi tarif pajak penjualannya dan juga memperluas cakupan pajak jasanya mulai 1 Juli, karena pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatannya dan memperkuat posisi fiskalnya.

Mengutip Reuters Senin (9/6), Kementerian Keuangan dalam sebuah pernyataan mengatakan, tarif pajak penjualan sebesar 5% hingga 10% akan dikenakan pada barang-barang yang tidak penting dan mewah, seperti kepiting raja, salmon, buah-buahan impor, sepeda balap, dan karya seni antik.

Kementerian Keuangan mengatakan, pajak jasa akan diperluas untuk mencakup penyewaan atau sewa guna usaha properti, konstruksi, jasa keuangan, perawatan kesehatan swasta, pendidikan, dan layanan kecantikan.

Telkom Indonesia Cetak Laba Bersih 11 T, Bisnis Data dan IT Service Jadi Penopang

Baca Juga: Dua Kapal Illegal Fishing asal Malaysia Ditangkap, Berpotensi Rugikan Negara Rp19,9 M

"Langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi fiskal negara dengan meningkatkan pendapatan dan memperluas basis pajak untuk meningkatkan kualitas jaring pengaman sosial tanpa membebani sebagian besar masyarakat," kata kementerian tersebut. 

Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengatakan selama pengumuman anggaran pemerintah Oktober lalu bahwa pajak penjualan dan jasa akan diperluas secara bertahap. 

Perluasan pajak tersebut ditunda dari penerapan awalnya pada bulan Mei di tengah kekhawatiran dari kalangan bisnis.

Federasi Produsen Malaysia pada bulan April mendesak pemerintah untuk menunda perluasan cakupan pajak, mengingat ketidakpastian tarif dan perdagangan global yang dikatakan dapat meningkatkan biaya operasional tahun ini.

Baca Juga: Resmi, Malaysia Perintahkan Penghentian Operasional Ojol Ini, Berlaku 24 Juli 2025

Kementerian Keuangan mengatakan akan ada pengecualian tertentu untuk pajak tersebut guna menghindari pajak berganda dan untuk memastikan bahwa warga negara Malaysia tidak dikenai pajak untuk layanan penting tertentu. 

Kementerian Keuangan menambahkan, denda terhadap perusahaan karena tidak mematuhi persyaratan hukum pajak tidak akan dikenakan hingga tanggal 31 Desember.