KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Malaysia akan meninjau perjanjian bilateral dengan 15 negara asal buruh migran dalam upaya mengatasi praktik eksploitasi dan ketidakseimbangan tenaga kerja yang telah menyebabkan ribuan pekerja migran terlantar.

Mengutip Reuters, Rabu (17/1), sejak tahun lalu, ribuan migran yang sebagian besar dari Bangladesh dan Nepal, berada dalam ketidakpastian setelah tiba di Malaysia. Mereka diberitahu bahwa pekerjaan yang dijanjikan kepada mereka sebagai imbalan atas biaya perekrutan yang tinggi tidak lagi tersedia.

Penderitaan para migran ini bertepatan dengan kekhawatiran atas pelanggaran di tempat kerja di Malaysia, dimana beberapa perusahaan menghadapi larangan AS atas penggunaan kerja paksa dalam beberapa tahun terakhir. Banyak buruh mengatakan mereka tidak mendapat upah apa pun.

Baca Juga: BPS: Uang Kiriman Pekerja Migran ke Keluarganya Berdampak Pada Penurunan Kemiskinan

Berbicara kepada wartawan pada Selasa malam, menteri tenaga kerja dan dalam negeri mengatakan distribusi pekerja tidak merata di seluruh perekonomian, sehingga mendorong perlunya meninjau kembali perjanjian bilateral.

Mereka mengatakan Malaysia masih kekurangan pekerja di sektor pertanian dan perkebunan, sementara kuota di industri lain sudah terlampaui.

“Kami akan meninjau kembali perjanjian tersebut dengan mempertimbangkan berbagai elemen termasuk biaya, biaya, ketentuan kontrak, kesehatan dan sebagainya,” kata Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan mengizinkan pengalihan kuota pekerja lintas sektor.

Pekerja dari india, Bangladesh dan Nepal menyumbang lebih dari 70% pekerja migran di Malaysia, dan sisanya berasal dari negara-negara termasuk India, Vietnam, Pakistan, dan Thailand.

Baca Juga: Bank Mandiri Kenalkan Fitur Livin’ Around The World di Taiwan, Singapura dan Malaysia

Menteri Sumber Daya Manusia Steven Sim mengatakan pihak berwenang telah menyelesaikan penyelidikan terhadap lima perusahaan yang terlibat dalam mempekerjakan ratusan pekerja yang kemudian mendapati diri mereka kehilangan pekerjaan.

Dia mengatakan majikan yang mempekerjakan pekerja tersebut harus membayar upah meskipun mereka tidak memiliki pekerjaan, dan menambahkan bahwa perusahaan dan individu yang melanggar hukum akan dilarang mempekerjakan pekerja migran.

Sim mengatakan 751 pekerja migran Bangladesh telah mengajukan kasus ke departemen tenaga kerja untuk mengklaim upah yang belum dibayar, yang melibatkan total 2,2 juta ringgit ($467,687).

($1 = 4,7040 ringgit)

Editor: Herlina Kartika Dewi