KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Malaysia telah melarang pegawai negeri menggunakan aplikasi navigasi Waze milik Alphabet, setelah Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan bahwa asal-usul aplikasi tersebut yang berasal dari Israel menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan.

Mengutip Reuters, Rabu (21/10/2026), Malaysia, merupakan pendukung kuat perjuangan Palestina dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Pada hari Selasa, Anwar mengatakan bahwa pemerintah sedang meninjau potensi risiko keamanan yang muncul dari penggunaan Waze, yang menurutnya terikat oleh hukum Israel.

Baca Juga: Harga Emas Turun, Dipicu Kenaikan Harga Minyak yang Menyulut Kekhawatiran Inflasi

"Kita tidak bisa berkompromi mengenai keamanan data dan identitas masyarakat," ujarnya dalam sebuah unggahan di Facebook setelah memimpin rapat komite keamanan siber nasional.

Anwar tidak memberikan perincian mengenai risiko tersebut, namun ia menyarankan penggunaan TuJu—aplikasi pemetaan lokal yang dikembangkan oleh Otoritas Jalan Raya Malaysia—sebagai alternatif.

Sekretaris Utama Pemerintah Malaysia, Shamsul Azri Abu Bakar, menyatakan bahwa seluruh pegawai negeri kini dilarang menggunakan Waze. Hal ini tertuang dalam surat tertanggal Selasa yang ditujukan kepada para kepala lembaga pemerintah.

Surat tersebut, yang telah ditinjau oleh Reuters, menyebutkan bahwa arahan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang diambil dalam rapat yang dipimpin oleh Anwar, dan larangan tersebut berlaku segera.

Baca Juga: Harga Emas Turun untuk Empat Sesi Berturut-turut, Tersandung Kenaikan Harga Minyak

Seorang pejabat di Departemen Perdana Menteri mengonfirmasi keaslian surat tersebut.

Waze, yang didirikan di Israel, menggunakan sinyal satelit dan data yang bersumber dari para pengemudi untuk menyajikan informasi lalu lintas secara real-time.  Aplikasi ini diakuisisi oleh Google—perusahaan di bawah naungan Alphabet—pada tahun 2013 dengan nilai sekitar US$ 1 miliar.