KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Malaysia menunjuk seorang mantan hakim untuk memimpin badan anti korupsi, setelah kepala saat ini, yang masa jabatannya yang panjang telah diwarnai oleh tuduhan pelanggaran, meninggalkan jabatannya bulan depan.

Abdul Halim Aman akan memimpin Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) efektif mulai 13 Mei, kata sekretaris utama pemerintah, Shamsul Azri Abu Bakar, pada hari Sabtu.

“Pemerintah yakin bahwa dengan pengalamannya yang luas dan integritasnya yang tinggi, ia akan mampu memperkuat upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mengintensifkan agenda anti-korupsi demi kepentingan negara,” kata Shamsul Azri seperti dilansir Reuters, Sabtu (25/4/2026).

Baca Juga: China Kritik Langkah DPR AS Mengajukan UU untuk Mengontrol Peralatan Pembuatan Chip

Kepala lembaga saat ini, Azam Baki, telah dituduh melakukan pelanggaran terkait kepemilikan sahamnya setidaknya dalam dua kesempatan, pertama kali pada tahun 2022. Meskipun demikian, kontraknya, yang dimulai pada tahun 2020, telah diperpanjang beberapa kali.

Ia kembali mendapat seruan untuk mengundurkan diri tahun ini, setelah laporan media pada bulan Februari menuduh dia dan beberapa pejabat senior MACC lainnya melakukan pelanggaran dan melanggar aturan bagi pegawai negeri.

Azam dan MACC telah menyatakan tuduhan tersebut tidak berdasar.

Tuduhan tersebut telah memperdalam keretakan dalam pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, dengan beberapa sekutu utama mempertanyakan komitmen perdana menteri dalam memberantas korupsi.

Pemerintah telah menyelidiki beberapa tuduhan terhadap Azam tetapi sejauh ini menolak untuk mempublikasikan temuan tersebut, sambil menunggu penyelidikan terkait oleh polisi dan otoritas lainnya.

Pengangkatan Abdul Halim dilakukan oleh raja negara itu, Sultan Ibrahim, yang mengatakan minggu ini bahwa ia akan memilih kepala baru lembaga tersebut untuk mencegah peran tersebut dipolitisasi.

Pernyataan pada hari Sabtu mengatakan bahwa keputusan raja tersebut mengikuti usulan dari Anwar.

Baca Juga: Departemen Luar Negeri AS Rilis Peringatan Global Dugaan Kecurigaan AI oleh DeepSeek

Menurut konstitusi Malaysia, raja dapat menunjuk kepala lembaga pemerintah utama atas saran perdana menteri. Monarki memainkan peran yang sebagian besar seremonial dan secara tradisional dipandang berada di atas politik. 

Namun, hal itu menjadi lebih berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir karena ketidakstabilan politik yang berkepanjangan — di mana "raja" telah menggunakan kekuasaan diskresioner yang jarang digunakan.